Media Bangsa– Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama 30 pemerintah daerah mempercepat pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) sebagai strategi pemerataan pendidikan bermutu di Indonesia.
Program ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan berkualitas, terutama di daerah yang masih minim memiliki sekolah negeri berprestasi pada jenjang SMP dan SMA. Langkah percepatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan untuk pembangunan SNT di Tangerang.
Data Kemendikdasmen menunjukkan tantangan pemerataan pendidikan masih cukup besar. Dari 7.288 kecamatan di Indonesia, baru sekitar 263 kecamatan atau sekitar 4 persen yang memiliki SMP dan SMA negeri dengan mutu pendidikan yang sama-sama baik. Kondisi ini menjadi dasar pemerintah mempercepat pembangunan SNT sebagai pusat layanan pendidikan unggulan di berbagai daerah.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, mengatakan hibah tanah dari pemerintah daerah merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena, lahan yang disiapkan tidak sekadar menjadi lokasi pembangunan sekolah, tetapi akan berkembang menjadi pusat peningkatan mutu pendidikan yang memberi manfaat lebih luas.
“Di atas lahan yang dihibahkan ini akan dibangun pusat mutu pendidikan yang tidak hanya melayani peserta didik SNT, tetapi juga memperkuat kompetensi guru dan mendorong peningkatan kualitas sekolah-sekolah di sekitarnya. Ini merupakan wujud nyata gotong royong pemerintah pusat dan daerah,” ujar Suharti, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Minggu (2/8/2026).
Sebanyak 16 kepala daerah menandatangani NPHD dan BAST sebagai tahap awal pembangunan SNT, sementara 14 pemerintah daerah lainnya menandatangani berita acara komitmen percepatan penyelesaian lahan dan dokumen pendukung. Dengan demikian, total terdapat 30 pemerintah daerah yang terlibat dalam percepatan pembangunan sekolah tersebut.
Daerah yang telah menyerahkan hibah lahan meliputi Kabupaten Sumba Tengah, Buton Tengah, Sigi, Gayo Lues, Aceh Jaya, Dharmasraya, Tulang Bawang, Karo, Purbalingga, Tanjung Jabung Timur, Jepara, Tebo, Bangka Tengah, Sambas, Tasikmalaya, serta Kota Subulussalam.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, menjelaskan SNT dirancang sebagai sekolah negeri yang mengintegrasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu ekosistem pembelajaran yang berkesinambungan.
Seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah dan sekolah diselenggarakan tanpa sistem asrama. Menurut Gogot, keberadaan SNT tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik, tetapi juga menjadi pusat pengembangan kapasitas guru dan inovasi pendidikan di daerah. “SNT akan menjadi katalisator peningkatan mutu pendidikan. Sekolah ini tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi pusat tumbuh kembang murid, peningkatan kompetensi guru, sekaligus penggerak kemajuan sekolah-sekolah di sekitarnya,” katanya.
Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan SNT di 37 kabupaten/kota, dengan 17 lokasi mulai memberikan layanan pendidikan pada Tahun Ajaran 2026/2027. Program tersebut menjadi bagian dari target pembangunan 500 layanan Sekolah Nasional Terintegrasi secara bertahap hingga 2029 sebagai upaya mempercepat pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia.
Ke depan, SNT akan menerapkan kurikulum nasional melalui pendekatan Pembelajaran Mendalam berbasis STEAMS (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics, dan Sports). Sekolah juga akan dilengkapi fasilitas pembelajaran modern serta Teaching and Learning Center yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kompetensi guru, inovasi pembelajaran, dan kolaborasi antarsatuan pendidikan.
Tenaga Ahli Kedeputian III Kantor Staf Presiden, Udyiana Mulyadin, menilai penyerahan hibah tanah menjadi fondasi penting dalam mempercepat pemerataan akses pendidikan bermutu. “Hibah tanah ini menjadi langkah awal agar pembangunan SNT dapat segera dilaksanakan dan memberikan manfaat yang luas bagi peserta didik, guru, serta sekolah-sekolah di daerah,” ujarnya.
Setelah penandatanganan dokumen hibah, Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah akan mempercepat proses pematangan lahan, penyelesaian aspek legalitas, perizinan, hingga pembangunan sekolah melalui skema multiyears.
Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait, pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi diharapkan menjadi pengungkit pemerataan pendidikan berkualitas sekaligus mempercepat terwujudnya sumber daya manusia unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045.
Tinggalkan Balasan