Media Bangsa – Pemkab Manggarai pertajam data penerima bantuan dan memastikan tak ada lagi warga terdampak gempa Flores yang terlewat dari jangkauan penanganan medis. Pemerintah kabupaten bergerak cepat merapikan data tersebut menyusul evaluasi penanganan bencana yang masih berlangsung.
Rapat Evaluasi Bahas Transisi Menuju Tahap Pemulihan
Pemkab menggelar rapat evaluasi penanganan bencana gempa bumi Flores sekaligus membahas persiapan masa transisi dari fase tanggap darurat menuju tahap pemulihan. Kegiatan ini berlangsung di Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Manggarai, Senin (31/8/2026).
Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit memimpin langsung rapat evaluasi tersebut bersama Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Brigjen TNI Mochamad Arief Hidayat.
Dua Pekan Jadi Masa Transisi Pemulihan Warga
Bupati Hery menegaskan durasi dua pekan ke depan menjadi fokus utama sebagai masa transisi. Pemkab mengembalikan aktivitas kehidupan masyarakat secara bertahap menuju kondisi normal melalui masa ini.
Pemerintah daerah memastikan pendampingan penuh dari jajaran camat dan kepala desa. Pendampingan ini menyasar khususnya warga yang mengalami kerusakan rumah kategori ringan hingga sedang.
Pemkab Manggarai Pertajam Data Layanan Kesehatan Korban
Selain itu, rapat juga memberikan perhatian khusus pada perbaikan sektor pelayanan kesehatan. Data pemutakhiran mencatat 51 orang meninggal dunia, terdiri dari 22 orang pada hari kejadian 15 Agustus 2026 dan 29 orang pada hari-hari berikutnya. Data ini juga mencatat 58 orang luka berat, 561 orang luka-luka, serta 51.371 pengungsi yang tersebar di 188 titik posko.
“Jangan sampai ada lagi korban karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan dan puskesmas harus menyisir kembali desa-desa untuk menangani korban patah tulang, luka berat, maupun penyakit pernapasan. Pendekatan persuasif juga perlu dilakukan bagi warga yang masih memilih pengobatan tradisional,” tegas Hery.
Kejari dan BNPB Dorong Basis Data Tunggal
Terkait kelancaran tahap pemulihan, Kejari Manggarai dan BNPB mendorong percepatan pembentukan basis data tunggal yang terintegrasi. Tim gabungan akan memverifikasi data tingkat kerusakan bangunan dan penerima bantuan secara berjenjang dari desa hingga kabupaten. Langkah ini menjamin ketepatan sasaran serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
Wakil Bupati Fabianus Abu, unsur Forkopimda, Satgas Bencana, serta pimpinan perangkat daerah terkait turut menghadiri agenda ini.
Tinggalkan Balasan