Media Bangsa – APBN 2027 menjadi instrumen pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja Gabungan Komite IV DPD RI bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Bank Indonesia di Jakarta, Senin (14/9/2026). Dalam rapat tersebut, pemerintah memaparkan Strategi Ekonomi dan Fiskal Tahun 2027 serta sinergi kebijakan pusat dan daerah, termasuk arah transfer ke daerah.
Menurut Purbaya, persaingan global semakin ketat, perkembangan teknologi berlangsung cepat, dan kondisi geopolitik masih penuh ketidakpastian. Karena itu, pemerintah menempatkan APBN sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
APBN 2027 Jadi Instrumen Perjuangan untuk Masyarakat
Purbaya menegaskan APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. Pemerintah menggunakan APBN sebagai alat perjuangan untuk melindungi masyarakat, memperkuat fondasi ekonomi, serta mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
APBN 2027 Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global
Purbaya menjelaskan ekonomi Indonesia tetap tumbuh meski menghadapi ketidakpastian global. Pada triwulan I 2026, ekonomi tumbuh 5,46 persen dengan inflasi yang tetap terkendali.
Kinerja perdagangan juga menunjukkan tren positif. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, neraca perdagangan Indonesia konsisten mencatat surplus. Sementara itu, cadangan devisa pada Agustus 2026 mencapai US$146,5 miliar.
Tekanan di pasar keuangan mulai mereda seiring meningkatnya kepercayaan investor. Nilai tukar rupiah menguat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik, dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tetap kompetitif.
APBN 2027 Perkuat Kinerja Fiskal dan Stabilitas Ekonomi
Dari sisi fiskal, kinerja APBN juga tetap solid. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3 persen secara tahunan. Belanja negara juga tumbuh kuat, sedangkan defisit tetap terkendali pada level 0,91 persen terhadap PDB dan berada di sekitar 0,9 persen hingga akhir Agustus 2026.
Menurut Purbaya, pemerintah terus mengoptimalkan APBN sebagai peredam guncangan sekaligus penggerak pembangunan tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal.
Untuk menjaga stabilitas, pemerintah menempuh sejumlah langkah. Pemerintah menjaga harga BBM bersubsidi dan pangan, memastikan ketersediaan beras serta energi, memberikan stimulus bagi daya beli dan dunia usaha, serta mempercepat belanja agar lebih merata.
Pemerintah juga berkomitmen menjaga defisit APBN di bawah 3 persen PDB. Selain itu, pemerintah memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk menopang stabilitas serta pertumbuhan ekonomi.
Kinerja tersebut turut menjaga kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia. Standard & Poor’s mempertahankan peringkat Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. Sementara itu, China Lian He Rating memberikan peringkat kredit AAA dengan outlook stabil.
APBN 2027 Percepat Pertumbuhan Ekonomi Lewat Strategi Fiskal
Purbaya menyebut stabilitas ekonomi dan kinerja fiskal yang prudent pada 2026 menjadi fondasi penting untuk menghadapi tantangan tahun-tahun mendatang. Pada 2027, pemerintah mengarahkan strategi ekonomi dan fiskal untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah menjalankan strategi tersebut melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan serta dukungan terhadap investasi. Purbaya menegaskan pemerintah menempatkan APBN sebagai katalis untuk memperkuat peran swasta dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.
Pemerintah mengarahkan investasi untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor strategis dan mendorong transformasi ekonomi. Di sisi lain, kebijakan moneter dan sektor keuangan menjaga stabilitas sekaligus menopang pertumbuhan melalui likuiditas yang memadai dan biaya dana yang kompetitif.
Melalui strategi tersebut, pemerintah mengusung pendekatan pro-growth dan pro-welfare. Pendekatan ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
APBN 2027 Targetkan Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen
Purbaya menjelaskan percepatan pertumbuhan menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa periode sebelumnya cenderung berada di kisaran 5 persen atau lebih rendah. Kini, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi menuju sekitar 6 persen.
Menurutnya, pertumbuhan yang lebih tinggi akan memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan per kapita masyarakat. Ia mencontohkan pendapatan per kapita berpotensi meningkat signifikan jika pertumbuhan ekonomi konsisten berada pada level 6 persen. Karena itu, Presiden Prabowo ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi agar masyarakat dapat merasakan peningkatan kesejahteraan dalam waktu lebih singkat.
RAPBN 2027 Jaga Pertumbuhan dan Kesinambungan Fiskal
Sejalan dengan strategi tersebut, pemerintah merancang RAPBN 2027 secara kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit 2,4 persen terhadap PDB. Pendapatan negara direncanakan mencapai Rp3.426 triliun, sedangkan pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun. Postur tersebut mencerminkan keseimbangan antara agenda pembangunan dan komitmen menjaga kesinambungan fiskal.
Dengan strategi ekonomi yang tepat dan kebijakan fiskal yang prudent, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia pada 2027 mampu tumbuh 6 persen dengan inflasi terjaga pada level 2,5 persen.
Sejalan dengan stabilitas ekonomi dan sektor keuangan, pemerintah memperkirakan suku bunga SBN tenor 10 tahun berada di kisaran 6,9 persen. Kepercayaan investor global yang tetap terjaga diharapkan mendorong arus modal masuk sekaligus menopang stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada di level Rp17.500 per dolar AS.
Mengingat ketidakpastian global masih tinggi, khususnya akibat geopolitik di Timur Tengah, pemerintah memperkirakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$75 per barel.
Dalam pembahasan RAPBN bersama DPR RI, pemerintah dan DPR RI menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro sesuai usulan pemerintah. Perubahan terjadi pada asumsi lifting minyak yang kini mencapai 612,5 ribu barel per hari. Sejalan dengan perubahan tersebut, pendapatan negara naik Rp9,07 triliun dengan defisit tetap 2,4 persen terhadap PDB. Pemerintah kemudian menaikkan anggaran belanja negara sebesar Rp9,07 triliun.
APBN 2027 Targetkan Penurunan Kemiskinan dan Rasio Gini
Menkeu menegaskan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pemerintah tidak hanya menggunakan kebijakan fiskal untuk menjaga kesehatan APBN, tetapi juga memastikan masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara lebih luas.
Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun ke rentang 6,5–7,5 persen. Pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka berada pada rentang 4,30–4,87 persen.
Rasio gini semula memiliki target 0,362–0,367. Namun, dalam pembahasan bersama DPR RI, pemerintah dan DPR menyepakati target baru sebesar 0,360–0,365. Sementara itu, pemerintah menargetkan Indeks Modal Manusia naik menjadi 0,575.
Purbaya menegaskan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan dukungan kebijakan fiskal yang efektif, akan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta kebijakan pusat dan daerah. Melalui sinergi tersebut, APBN 2027 berperan sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tinggalkan Balasan