Media Bangsa – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mengakselerasi optimalisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh Indonesia.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan, pengintegrasian berbagai jenis layanan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga sektor swasta benar-benar menghadirkan perubahan substansial pada kualitas pengalaman pengguna.
Guna menjaga performa tersebut secara menyeluruh, Kementerian PANRB menggelar Desk Evaluasi MPP Batch 2 Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, menjelaskan, proses verifikasi dan klarifikasi data evaluasi kini menggunakan pendekatan komprehensif dari empat sudut pandang.
Hal tersebut adalah persepsi masyarakat pengguna layanan, penilaian pegawai di lapangan, pengelola fasilitas, dan hasil klarifikasi tim evaluator independen.
Melalui skema evaluasi berbasis bukti ini, tata kelola MPP diuji ketat untuk mengukur sejauh mana kemudahan akses, fleksibilitas pengaduan, tingkat inklusivitas bagi kelompok disabilitas, serta pemanfaatan teknologi digital terimplementasi secara nyata.
Evaluasi berkala tersebut merujuk pada amanat Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan MPP yang menghendaki peningkatan daya saing nasional serta kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia.
Evolusi pelayanan publik terpadu di tanah air kini telah memasuki generasi ketiga melalui kehadiran MPP.
Setelah diawali oleh generasi pelayanan terpadu satu atap dan generasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), konsep MPP dinilai jauh lebih progresif karena menyatukan entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha di bawah satu atap guna mengikis praktik ekonomi biaya tinggi (high-cost economy).
Praktik Terbaik MPP di Berbagai Daerah
Langkah optimalisasi MPP juga diiringi dengan lahirnya beragam inovasi lokal yang menyasar kebutuhan spesifik warga.
Di Kota Depok, MPP memelopori integrasi informasi pendidikan tinggi melalui saluran Depok College Access untuk menyajikan katalog beasiswa terverifikasi.
Sementara di Kota Bogor, MPP Lippo Mall Keboen Raya memperpanjang operasional perbantuan administrasi BPJS Kesehatan menjadi lima hari kerja penuh.
Adapun di Kota Surabaya, Gedung Siola memadukan MPP dengan pusat konseling keluarga Puspaga serta fasilitas pendampingan Anak Berkebutuhan Khusus.
Berbagai praktik baik dari daerah seperti DKI Jakarta dan Kabupaten Badung kini terus ditiru oleh pemerintah daerah lain melalui skema studi tiru interaktif.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan pentingnya konsistensi dalam menjaga mutu pendaftaran, perizinan, maupun nonperizinan di dalam satu gedung terpadu saat meninjau langsung operasional MPP Provinsi DKI Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Rini mengapresiasi terobosan pelayanan yang telah menerapkan konsep omnichannel.
Skema ini memadukan saluran tatap muka, layanan bergerak jemput bola, anjungan mandiri, hingga platform digital terintegrasi sehingga warga tidak lagi dibebani prosedur birokrasi yang berbelit-belit.
Pemerintah memandang bahwa MPP DKI Jakarta bersama beberapa daerah pemodal inovasi lainnya berhasil membuktikan pemangkasan waktu proses perizinan hingga hanya memakan waktu belasan menit.
Kinerja unggul tersebut diharapkan dapat dijadikan standar rujukan nasional oleh pemerintah daerah lain dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang berorientasi pada kepastian waktu dan kejelasan alur administrasi.
Kementerian PANRB berkomitmen memanfaatkan seluruh hasil evaluasi dan rekam jejak inovasi daerah ini sebagai bahan perumusan kebijakan nasional.
Ke depan, harapannya, MPP di seluruh pelosok Nusantara benar-benar hadir sebagai etalase birokrasi yang modern, ramah, akuntabel, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.*
Sumber
Tinggalkan Balasan