Media Bangsa – Data Sakernas petakan kebutuhan tenaga kerja secara nasional. Hal ini menjadikan Sakernas sebagai salah satu instrumen utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan. Pemerintah membutuhkan data yang mampu menggambarkan kondisi pasar kerja secara akurat, mulai dari ketersediaan tenaga kerja hingga kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri. Karena itu, pemerintah mendorong pemanfaatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) sebagai pijakan utama dalam merancang kebijakan dan program ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa data Sakernas memegang peran strategis. Data ini membantu pemerintah memahami perubahan dan dinamika pasar kerja. Data yang akurat memungkinkan pemerintah mengidentifikasi persoalan secara tepat sebelum menentukan bentuk intervensi.
“Ini suatu kenyataan bahwa data adalah komoditas yang sangat mahal dan bernilai tinggi,” ujar Yassierli saat memberikan arahan dalam Webinar Optimalisasi Pemanfaatan Data Sakernas untuk Kebijakan Ketenagakerjaan, Rabu (9/9/2026).
Empat Fungsi Utama Data Sakernas Petakan Kebutuhan Tenaga Kerja
Yassierli menjelaskan bahwa Sakernas memiliki empat fungsi strategis.
Pertama, pemerintah memakai data ini untuk memantau kondisi pasar kerja secara terintegrasi lewat platform SIAPkerja.
Kedua, data ini menjadi instrumen untuk mendiagnosis persoalan ketenagakerjaan. Pemerintah bisa mengidentifikasi ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch) antara kualifikasi tenaga kerja dan kebutuhan industri. Persoalan ini penting karena kebutuhan industri berubah dengan cepat. Ketika keterampilan lulusan tidak sesuai dengan pekerjaan yang tersedia, pemerintah butuh informasi kuat untuk menentukan bentuk pelatihan yang tepat.
Ketiga, pemerintah menggunakan data Sakernas petakan kebutuhan tenaga kerja untuk menentukan intervensi secara lebih presisi. “Dengan data yang akurat, kita dapat merancang kebijakan spesifik berupa School-to-Work Transition atau transisi dari pendidikan ke dunia kerja melalui Program Magang Nasional dan Pelatihan Vokasi,” kata Yassierli.
Keempat, data ini memperkuat basis argumentasi pemerintah dalam menyusun kebijakan sekaligus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Kemnaker Diminta Lebih Responsif Kelola Data Sakernas
Yassierli meminta Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker lebih responsif mengelola data yang tersedia. Ia menekankan bahwa pemanfaatan data harus menjawab kebutuhan kebijakan secara konkret.
Dengan pendekatan ini, data Sakernas tidak lagi berhenti sebagai statistik angkatan kerja. Pemerintah bisa menerjemahkannya menjadi informasi untuk menentukan prioritas program, memperbaiki kualitas intervensi, dan mengantisipasi perubahan kebutuhan pasar kerja.
BPS Perkuat Kualitas Statistik Ketenagakerjaan
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan komitmen BPS menyediakan statistik ketenagakerjaan yang berkualitas. Data ini menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah. BPS juga terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan ILO Jakarta untuk menghasilkan gambaran ketenagakerjaan yang lebih utuh dan akuntabel.
“Data statistik bukan sekadar deretan angka, melainkan fondasi utama untuk memahami persoalan, mengidentifikasi tantangan, sekaligus merumuskan arah kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Amalia.
Kolaborasi antara penyedia data dan kementerian/lembaga pengguna data menjadi penting. Kerja sama ini menerjemahkan informasi ketenagakerjaan menjadi kebijakan yang responsif terhadap perubahan pasar kerja.
Pemerintah berharap pemanfaatan Sakernas yang lebih optimal dapat membantu menjembatani kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja. Langkah ini juga memperkuat transisi lulusan menuju dunia kerja serta memastikan pemerintah merancang program ketenagakerjaan berdasarkan kondisi dan kebutuhan yang terukur.
Tinggalkan Balasan