Media Bangsa – Pemerintah Kota Padang bergerak cepat merapikan kepastian hukum untuk Lahan Sekolah Rakyat serta proyek fasilitas umum. Langkah ini menjadi kunci penting agar pembangunan fasilitas masyarakat bisa langsung berjalan lancar tanpa hambatan administrasi. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir bahkan mendatangi Kantor Pertanahan pada Senin (7/9/2026) untuk membahas percepatan berkas tanah secara langsung.
Penyelesaian administrasi tanah ini sangat mendesak karena banyak program penting daerah bergantung pada legalitas lahan. Pemko Padang ingin memastikan setiap bidang tanah memiliki kejelasan status hukum sebelum proses fisik pembangunan dimulai. Langkah koordinasi ini menjadi komitmen nyata pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang aman dan tepat sasaran bagi seluruh warga.
Percepatan Sertifikasi Lahan Sekolah Rakyat
Kabar baiknya, proses penerbitan sertifikat untuk Lahan Sekolah Rakyat menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Hanif menargetkan berkas administrasi ini dapat rampung pada pekan ini. Pemko Padang sendiri telah menyiapkan area seluas 50,2 hektare yang mencakup tanah ganti rugi dan lahan hibah warga.
Kepastian berkas ini akan mempercepat mulainya proyek pembangunan fisik gedung sekolah anak-anak. Selain itu, petugas di lapangan juga berfokus menyelesaikan sertifikat tanah ulayat milik masyarakat adat. Kepastian hukum ini sangat penting agar pembangunan infrastruktur daerah tidak memicu sengketa lahan di kemudian hari.
Solusi untuk Lahan IPA PDAM Gunung Pangilun
Selain sektor pendidikan, Pemko Padang juga mencari solusi terbaik untuk lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Gunung Pangilun. Pemerintah daerah saat ini sedang mengkaji dua pilihan lokasi secara matang. Opsi pertama terkendala patokan harga pemilik yang berada di atas penaksiran. Sementara opsi kedua sudah memiliki sertifikat resmi, meski pemerintah masih harus merapikan dokumen pendukungnya.
Pertemuan ini sekaligus mematangkan rencana wakaf tanah untuk Muhammadiyah seluas 1,5 hektare setelah proses penataan waris tuntas. Sinergi antara Pemko Padang dan Kantor Pertanahan terbukti mampu menyelesaikan kendala lahan secara bijak. Hasilnya, warga Kota Padang bisa segera menikmati pasokan layanan air bersih serta berbagai fasilitas umum lainnya secara maksimal.
Tinggalkan Balasan