Media Bangsa – Bupati Sidoarjo, Subandi, meminta seluruh elemen pemerintahan desa dan kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar dapat berjalan optimal dan selaras dengan visi pembangunan pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Subandi saat memimpin rapat koordinasi bersama Paguyuban Kepala Desa/Kelurahan untuk memperkuat dukungan terhadap program KDMP di Ruang Delta Wicaksana, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (17/6/2026).
“Dengan adanya sistem pendukung, program ini akan berjalan secara sinergis. Dimulai minggu ini, KDMP harus mulai berjalan dengan baik dengan dukungan penuh dari BPD, perangkat desa, RT/RW, serta pemerintah daerah,” ujarnya.
Subandi juga mendorong agar gerai-gerai KDMP dirancang dengan konsep yang memiliki karakteristik khas sehingga mampu menjadi pembeda dibandingkan daerah lain. Menurutnya, Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi untuk menjadi daerah percontohan dalam pelaksanaan program tersebut.
Selain KDMP, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat.
“KDMP akan terus kita galakkan. Keanggotaan harus menjadi prioritas utama. Semua pihak harus menjadi anggota, mulai dari ASN, BPD hingga perangkat desa. Kegiatan rapat koordinasi ini merupakan bukti dukungan kepala daerah dengan mengundang BPD dan kepala desa guna membangun komunikasi agar dapat diintegrasikan sebagai anggota, sehingga KDMP memiliki basis anggota yang luas,” katanya.
Menurut Subandi, keberhasilan program KDMP tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program, tetapi juga oleh tingkat partisipasi dan jumlah anggota yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan desa dan kelurahan yang telah menjalankan program serta pendataan ASN yang menjadi anggota melalui sistem satu data yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika.
Ia menambahkan, seluruh perkembangan program dapat dipantau secara terintegrasi melalui sistem dasbor digital yang telah disiapkan.
“Apabila Surat Edaran telah diterbitkan, kami mengusulkan agar kepala desa segera mengadakan rapat koordinasi dengan BPD, RT, dan RW guna memastikan kelancaran implementasi program. Setelah semua persiapan selesai, program ini dapat diluncurkan secara resmi di pendopo dengan harapan Sidoarjo menjadi percontohan bagi daerah lain,” pungkasnya.
(yu)
Tinggalkan Balasan