Media Bangsa – Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bojonegoro tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif, melainkan harus berbasis data akurat dan memberikan dampak nyata di lapangan.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Forum Pra-Musrenbang Tematik Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (26/3/2026).
Dalam arahannya, Bupati menekankan tiga poin utama yang harus menjadi landasan kerja seluruh perangkat daerah, camat, hingga tenaga kesehatan dalam upaya penanganan stunting.
Pertama, seluruh perencanaan dan pelaksanaan program harus berbasis data yang akurat agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.
Kedua, Bupati menyoroti pentingnya kualitas air bersih sebagai faktor yang sering luput dalam penanganan stunting.
Ia mengungkapkan, berdasarkan temuan di lapangan, terdapat wilayah pegunungan di mana asupan gizi anak sudah terpenuhi, namun kualitas air tanah yang dikonsumsi masyarakat masih rendah.
“Stunting bukan hanya masalah makanan, tetapi juga lingkungan. Masalah air bersih harus menjadi perhatian utama. Saya minta Dinas Lingkungan Hidup dan OPD terkait melakukan intervensi nyata terhadap kualitas air minum masyarakat,” ujar Setyo.
Ketiga, Bupati menegaskan pentingnya kejujuran dalam pelaporan data capaian di lapangan. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan tidak melakukan manipulasi data demi kepentingan administratif.
“Saya menekankan komitmen bersama. Semua harus berbasis data. Jangan sampai ada laporan ABS (asal bapak senang). Kalau ketahuan, akan saya tindak tegas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Helmi Elisabeth, menjelaskan bahwa forum Pra-Musrenbang ini merupakan bagian dari mandat nasional melalui aksi konvergensi percepatan penurunan stunting.
Menurutnya, forum tersebut bertujuan menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah agar lebih responsif terhadap isu stunting sebelum dibahas lebih lanjut dalam Musrenbang Kabupaten yang dijadwalkan pada 27 Maret 2026.
Melalui forum tersebut, diharapkan dapat dirumuskan program prioritas yang terintegrasi, mencakup aspek kesehatan, sanitasi, ketahanan pangan, hingga perlindungan sosial.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk menghadirkan penanganan stunting yang lebih terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas.
[fif/nn]
Tinggalkan Balasan