Media Bangsa – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji penerapan skema One Stop Security (OSS) guna mempercepat perpindahan penumpang penerbangan domestik tanpa mengurangi standar keamanan. Sementara itu, skema ini memungkinkan bandara tujuan transit mengakui hasil pemeriksaan keamanan dari bandar udara asal. Dengan demikian, penumpang transfer tidak perlu menjalani pemeriksaan ulang apabila memenuhi seluruh persyaratan keamanan.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub menggelar pembahasan ini dalam Pertemuan Ke-3 Komite Nasional Keamanan Penerbangan (KNKP) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Selain itu, forum tersebut mengusung tema “Penilaian Keamanan yang Efektif dalam Penanganan Penumpang Transit dan Transfer Domestik Guna Peningkatan Pelayanan”. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengungkapkan bahwa PT Angkasa Pura Indonesia mengajukan usulan OSS untuk penumpang transit dan transfer domestik ke domestik.
“Salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan kali ini adalah usulan implementasi skema One Stop Security (OSS) oleh PT Angkasa Pura Indonesia bagi penumpang transit dan transfer penerbangan domestik ke domestik di bandar udara yang dikelolanya,” kata Lukman.
Selanjutnya, Lukman menilai penerapan OSS sanggup menyederhanakan tahapan pemeriksaan berulang demi mengoptimalkan layanan penumpang transfer. Oleh sebab itu, waktu perpindahan penumpang menuju penerbangan lanjutan menjadi lebih singkat sekaligus menekan risiko keterlambatan. Namun, penyederhanaan prosedur ini tetap mewajibkan aspek keamanan sebagai syarat utama sebelum penumpang memasuki pesawat lanjutan.
Pengakuan Kesetaraan Standar Keamanan dalam One Stop Security
Ketentuan ICAO Annex 17 dan ICAO Document 8973 mewajibkan penumpang transfer, bagasi kabin, serta bagasi tercatat menjalani pemeriksaan keamanan sebelum naik pesawat lanjutan. Meski demikian, otoritas penerbangan dapat meniadakan pemeriksaan ulang apabila validasi membuktikan standar keamanan bandara asal sudah setara. Di samping itu, bandara wajib menjamin perlindungan berkelanjutan terhadap potensi tindakan melawan hukum (acts of unlawful interference) selama perpindahan penumpang dan bagasi.
Dunia penerbangan mengenal prinsip tersebut sebagai Recognition of Equivalence of Security Measures atau pengakuan kesetaraan langkah keamanan. Pasalnya, prinsip ini mengizinkan bandara transfer mengakui hasil pemeriksaan bandara asal sepanjang memenuhi seluruh prosedur keamanan. Sebab itu, penerapan One Stop Security menuntut kesesuaian standar, koordinasi lintas instansi, serta pengawasan ketat untuk menutup celah keamanan.
Lima Aspek Utama Penerapan One Stop Security
Forum KNKP merumuskan lima aspek utama guna menopang keberhasilan implementasi OSS di lapangan. Pertama, para pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dan kepercayaan demi menyelaraskan standar keamanan transfer penumpang serta bagasi. Kedua, pengelola bandara mengoptimalkan fasilitas, personel, dan perangkat secara efektif tanpa menurunkan mutu pemeriksaan.
Ketiga, otoritas menyusun alur layanan transfer terintegrasi untuk mempercepat perpindahan penumpang ke penerbangan lanjutan. Keempat, bandara mengeliminasi duplikasi pemeriksaan guna memangkas waktu tunggu dan mencegah keterlambatan jadwal terbang. Kelima, integrasi layanan meningkatkan pengalaman penumpang (passenger experience) agar perjalanan terasa lebih lancar, nyaman, dan efisien.
“Melalui forum KNKP ini, kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyamakan persepsi dan merumuskan langkah implementasi yang tepat, terukur, serta sesuai dengan standar keamanan penerbangan. Efisiensi pelayanan harus berjalan beriringan dengan jaminan keamanan, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan penerbangan yang aman, nyaman, dan berkualitas,” tegasnya.
Prioritas Keamanan Penerbangan Nasional
Penerapan OSS selaras dengan komitmen pemerintah membangun sistem transportasi udara nasional yang modern dan terintegrasi. Bahkan, kebijakan ini mendukung agenda Asta Cita, khususnya dalam penguatan konektivitas infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, keberhasilan skema ini bergantung pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan menjaga kesetaraan standar keamanan antarbandara.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus mendorong sinergi lintas sektor guna meningkatkan standar keamanan dan kualitas layanan penerbangan nasional. Akhirnya, inovasi One Stop Security tidak hanya memangkas waktu tunggu penumpang, tetapi juga menjamin perlindungan menyeluruh selama perjalanan udara.
Tinggalkan Balasan