Menu

Mode Gelap
Djauzi dan Rafa Jadi Mojang Jajaka Kota Bandung 2023 *Pemilu 2024 Momentum Bagi Rakyat Indonesia Menentukan Masa Depan Negara dan Bangsa* Ini salah satu manfaat dari pajak yang Anda bayarkan… fasilitas kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, seperti @bpjskesehatan_ri. Ditjen pen pada rapat kerja HIMKI tahun 2023 Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara badan pengawas keuangan dan pembangunan dengan provinsi Papua Selatan Papua tengah Papua pegunungan dan Papua barat daya

Uncategorized · 25 Nov 2022 17:00 WIB ·

Menaker Dorong Peran Kupi Advokasi RUU PPRT Bidang Ketenagakerjaan


 Menaker Dorong Peran Kupi Advokasi RUU PPRT Bidang Ketenagakerjaan Perbesar

Media Bangsa – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyebut Kongres Ulama Perempuan Indonesia (Kupi) telah berhasil menujukkan peran setrategisnya selama mengadvokasi Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU-TPKS).

Diharapkan Kupi terus berperan mengadvokasi Rancangan Undang Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU – PPRT).

“Tentu saya berharap teman-teman Kupi juga mengadvokasi RUU PPRT. Jadi forum kongres ini diharapkan bisa mendorong beberapa butir yang akan menjadi UU PPRT,” kata Menaker saat menghadiri Pembukaan Kongres Ulama Perempuan Indonesua (Kupi) 2 di Jepara, Jumat (25/11/2022).

Menaker berharap Kupi terus memberikan peran advokasi bagi masyarakat, khususnya di bidang ketenagakerjaan.

Menurut Menaker, isu lain yang perlu diadvokasi oleh Kupi adalah isu peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan. Persoalan kompetensi SDM tersebut berkontribusi terhadap banyaknya perempuan yang bekerja di sektor domestik seperti PRT.

“Dengan peranan fatwa dan ilmu dari ulama perempuan di Indonesia, saya yakin program pemberdayaan perempuan akan mendapat dorongan kemajuan yang besar,” katanya.

Menaker juga menyebut, peran advokasi Kupi juga diperlukan dalam bidang penempatan pekerja migran Indonesia (PMI). Karena selama ini masih banyak perempuan PMI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan dalih penempatan PMI.

“Saya juga berharap Kupi ini membantu memitigasi agar perempuan bekerja ke luar negeri itu jangan dengan cara nonprosedural, bekerjalah dengan cara prosedural,” tutupnya.

Sumber

Artikel ini telah dibaca 50 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Zulpikar, Pengamat Politik Bank Zoel Institute : Banyak Kejanggalan Pada Pemilu 2024

20 February 2024 - 22:06 WIB

Rapat Tahun OJK, Ketua MPR RI Bamsoet Optimistis Perekonomian Nasional Meningkat Pasca Pemilu 2024

20 February 2024 - 17:46 WIB

Pelaku Penganiayaan di Patikraja Banyumas Dibekuk Polisi

20 February 2024 - 15:04 WIB

Babinsa Kratonan Dampingi Petugas Dinsos Cek Warga Terlantar

19 February 2024 - 18:54 WIB

Kelelahan luar biasa jadi penyebab ketua kpps di ujung Berung Bandung meninggal dunia

18 February 2024 - 13:09 WIB

*Terjadi Kelalaian Pemungutan Suara di TPS 02 Kel. Bulogading Kec. Ujung Pandang, Warga Desak KPU Lakukan Pemiligan Suara Ulang*

18 February 2024 - 11:28 WIB

Trending di Bisnis