Media Bangsa – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memperluas perang melawan kejahatan pangan dengan memburu praktik Mafia Alsintan di berbagai wilayah. Dalam hal ini, pemerintah membidik penyalahgunaan serta jual beli alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan negara secara ilegal. Oleh sebab itu, Mentan Amran meminta kepolisian menindak tegas para pelaku serta menelusuri kembali traktor yang menyimpang agar sampai ke tangan petani yang berhak.
“Jangan merugikan petani. Ini adalah hibah dari pemerintah, tidak ada biayanya. Ini bantuan pemerintah untuk petani. Yang bermain-main harus dihukum seberat-beratnya. Ini menzalimi orang kecil, menzalimi petani kita. Ini harus dihukum seberat-beratnya, harus diberi efek jera,” kata Mentan Amran di Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (20/11/2026).
Sementara itu, Mentan Amran mengungkap temuan praktik jual beli alsintan bantuan pemerintah di sejumlah daerah. Misalnya, di Sulawesi Selatan petugas telah mengumpulkan sekitar 85 unit alat untuk menjalani penelusuran lebih lanjut. Bahkan, petugas menangkap tangan empat unit di antaranya saat terjadi transaksi jual beli ilegal. Saat ini, pemerintah terus memverifikasi seluruh temuan tersebut guna memastikan bentuk pelanggaran beserta pihak yang terlibat.
Dengan demikian, Andi Amran Sulaiman melarang keras siapa pun menguasai, memperjualbelikan, atau memakai bantuan anggaran negara di luar peruntukannya.
“Kami juga mendapat informasi ada di Takalar. Kami minta tarik traktor itu. Ada 85 unit yang sudah dikumpulkan. Tarik! Kalau ada yang bermain-main, dihukum juga. Ini tidak boleh. Ini pajak rakyat, dikembalikan kepada rakyat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.
Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu terhadap Mafia Alsintan
Mentan Amran mengapresiasi dukungan aparat intelijen Kodam dan kepolisian dalam membongkar jaringan Mafia Alsintan tersebut. Selanjutnya, ia meminta aparat penegak hukum pada tingkat kepolisian resor maupun kepolisian daerah mengusut tuntas seluruh pelaku yang terbukti bersalah.
Selain itu, Mentan mengingatkan agar proses penegakan hukum berjalan tegas tanpa pandang bulu. Pasalnya, setiap pihak yang menyalahgunakan fasilitas negara wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
“Kalau ada yang mengatakan ada kerabatnya menteri, memang saya keluarga semua dari Nabi Adam. Tidak ada kerabat-kerabatan. Kalau ada yang salah di sektor pertanian, tindak. Siapa pun yang bermain-main harus dihukum. Tidak boleh ada pengecualian,” tegasnya.
Modernisasi Pertanian dan Pengawasan Ketat Mafia Alsintan
Di sisi lain, Mentan Amran menekankan pentingnya pengawasan ketat karena alsintan merupakan investasi besar pemerintah untuk mengubah wajah pertanian nasional. Secara nasional, pada tahun 2026 Kementerian Pertanian (Kementan) menyalurkan 4.277 unit traktor roda empat dan 10.011 unit traktor roda serta unit alsintan lainnya dengan anggaran mencapai triliunan rupiah. Dengan begitu, seluruh fasilitas tersebut meningkatkan efisiensi usaha tani sekaligus mempercepat modernisasi pertanian.
Kemudian, melalui penerapan mekanisasi, petani tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pola pengolahan lahan tradisional. Sebaliknya, pemakaian traktor dan peralatan modern sanggup mempercepat pengolahan tanah, menekan biaya produksi, serta mempermudah pekerjaan petani.
“Tujuan alat dan mesin pertanian adalah supaya kita bertransformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern. Apa tujuannya? Ini menekan biaya produksi, mempermudah pengolahan, kemudian mempercepat pengolahan. Begitu turun musim hujan, langsung mengolah. Jadi petani dimanjakan. Itu perintah Bapak Presiden,” jelas Andi Amran Sulaiman.
Namun, Mentan menilai praktik Mafia Alsintan bukan sekadar pelanggaran distribusi barang biasa. Sebab, tindakan curang tersebut secara langsung menghambat upaya pemerintah mendongkrak produktivitas dan kesejahteraan petani. Akibatnya, bantuan yang seharusnya meringankan beban usaha tani justru berubah menjadi komoditas pencari keuntungan segelintir oknum.
Akhirnya, pemerintah memastikan pengawasan sektor pertanian berjalan menyeluruh mulai dari distribusi pupuk, perberasan, hingga bantuan alsintan. Di samping itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat ratusan laporan dugaan pelanggaran pada berbagai komoditas pertanian di seluruh Indonesia, bukan hanya penyimpangan traktor.
“Laporan yang masuk seluruh Indonesia ada 271 yang melanggar. Tapi bukan traktor saja. Ada beras, ada pupuk, ada traktor. Siapa pun bermain-main, kita harus bersihkan. Kita harus sikat. Tidak boleh ada ruang mafia koruptor di sektor pertanian. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Ini vital. Sekali lagi, tidak boleh main-main di sektor pertanian,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan