Media Bangsa – KOTA BATU, 23 OKTOBER 2026 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menggelar rapat koordinasi (rakor) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Jawa Timur di Kantor Wali Kota Batu, Jumat (23/10).

Rakor tersebut membahas penguatan sinergi dan kolaborasi antarlembaga untuk menangani karhutla di Jawa Timur secara terpadu dan komprehensif .

Secara khusus Gubernur Khofifah menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, BNPB, TNI, dan Polri serta elemen masyarakat untuk memperkuat mitigasi serta meminimalkan risiko dan dampak kebakaran hutan dan lahan.

Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada upaya pemadaman saat kebakaran terjadi. Perencanaan jangka panjang dan kesiapsiagaan seluruh pihak juga diperlukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran di kawasan rawan.

“Tahun ini karhutla terjadi di Taman Baluran, Gunung Raung, Gunung Argopuro, Gunung Bromo dan Gunung Arjuno, maka kita lakukan perencanaan jangka panjang untuk mitigasi bencana ini,” kata Khofifah.

Ia menambahkan, seluruh pemangku kepentingan perlu menyatukan langkah agar penanganan karhutla berjalan optimal, mulai dari mitigasi hingga penanganan di lapangan.

“Kita satukan langkah untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi karhutla, sekaligus meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan,” imbuhnya.

Berdasarkan data situasi dan sebaran karhutla di Jawa Timur, tercatat 184 kejadian dengan total luas lahan terbakar mencapai 11.449 hektare di 26 kabupaten. Kebakaran tersebut menyasar sejumlah kawasan pegunungan, di antaranya Gunung Bromo, Arjuno, Semeru, Butak, dan Ijen.

Sejauh ini, Pemprov Jatim telah melakukan sejumlah upaya untuk memperkuat penanganan karhutla, salah satunya melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) oleh Kementerian Kehutanan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Selain itu melakukan water bombing dengan kerjasama dengan BNPB.

Operasi tersebut menyasar sejumlah kawasan pegunungan yang menjadi perhatian dalam penanganan karhutla, termasuk Gunung Ijen, Arjuno-Welirang, dan Gunung Butak.

“OMC sudah kita lakukan dengan menyasar wilayah operasi meliputi kawasan Gunung ljen, Arjuno-Welirang, Gunung Butak, serta kawasan pegunungan lainnya yang menjadi perhatian dalam upaya penanganan karhutla di Jawa Timur,” tegasnya.

Selain itu, upaya pemadaman dilakukan melalui pengerahan _drone water spray_ dan operasi _water bombing_ untuk membantu mengatasi kebakaran di kawasan terdampak.

Pemprov Jatim juga mengajak masyarakat melaksanakan salat istisqa sebagai ikhtiar spiritual untuk memohon turunnya hujan di tengah kondisi kekeringan dan meningkatnya risiko karhutla.

Gubernur Khofifah telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 400.8.1/37860/011.2/2026 tentang Pelaksanaan Istisqa sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan salat tersebut.

“Berbagai langkah ikhtiar itu semua adalah bagian dari upaya terpadu Pemprov Jatim untuk memperkuat penanganan karhutla, semoga ikhtiar ini membuahkan hasil,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengapresiasi upaya Pemprov Jatim bersama pemerintah daerah dalam membantu penanganan dan pemadaman karhutla.

Menurut Kristomei, pendekatan berbasis sains perlu berjalan beriringan dengan kearifan lokal dan keagamaan dalam menghadapi bencana.

“Salat istisqa merupakan bagian dari pendekatan spiritual yang bisa kita padukan dengan pendekatan ilmiah. Keduanya saya yakin bisa berjalan bersama dalam menghadapi karhutla,” ujar Kristomei.

Ia menegaskan, BNPB siap mendukung penanganan karhutla, termasuk melalui operasi water bombing. Pemerintah daerah yang membutuhkan dukungan tambahan dari pemerintah pusat dapat menyampaikan kebutuhan tersebut kepada BNPB untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kondisi di lapangan.

Kristomei juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan karena dapat merusak lingkungan dan membahayakan petugas maupun warga yang terlibat dalam pemadaman.

“Jangan ada pembakaran lagi karena dampaknya merugikan kita semua. Banyak dampak negatif yang kita rasakan, sementara saudara-saudara kita juga berupaya memadamkan api,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menegaskan kesiapan jajaran TNI untuk mendukung penanganan karhutla di Jawa Timur. Ia menekankan pentingnya langkah preventif melalui sinergi TNI, Polri, dan pemerintah daerah guna mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan.

“Kami siap membantu Pemerintah Daerah dalam menangani karhutla di Jatim. Kita harus yakin dengan kekuatan kita sendiri, harus bersama-sama gotong royong menangani karhutla,” katanya.

Rakor tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur sekaligus Kepala BPBD Jatim Adhy Karyono, Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto, serta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur.