Media Bangsa – Pemerintah Kabupaten Pidie bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Sumatera memacu pemulihan infrastruktur pascabencana. Jajaran pemerintah daerah memfokuskan aksi pada penanganan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi. Sementara itu, pembangunan 89 unit hunian tetap (huntap) bagi warga penyintas menjadi agenda vital. Selain itu, petugas memprioritaskan pemulihan jaringan pasokan air bersih bagi masyarakat desa.
Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Aceh-1 memimpin peninjauan lapangan selama dua hari pada 20–21 Oktober 2026. Laksamana Pertama TNI Nouldy J. Tangka mengepalai tim tersebut untuk memantau perkembangan fisik secara langsung. Dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie mendampingi rombongan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Bahkan, tim memeriksa tebing Sungai Krueng Tiro, tebing Sungai Beureuh, serta area sawah Blang Cut di Kecamatan Kembang Tanjong.
Penanganan Air Bersih dan Evaluasi Infrastruktur
Pada hari kedua, tim mendatangi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Keumala demi mengidentifikasi hambatan distribusi air. Pasalnya, cuaca ekstrem memicu kebocoran pipa transmisi serta penumpukan sedimentasi pada sumur pengambilan air (intake). Sebab itu, petugas perlu melindungi pipa dari gerusan erosi di sepanjang daerah aliran Sungai Krueng Baro. “Penanganan infrastruktur air bersih merupakan prioritas utama demi menjamin kenyamanan hidup masyarakat Pidie,” ujar Nouldy pada Rabu (21/10/2026).
Selanjutnya, rombongan memantau titik awal tanah longsor di Krueng Alue Thoe dan fasilitas kesehatan setempat. Nouldy menyampaikan tiga capaian utama dalam program Pemulihan Pascabencana Pidie ini. Pertama, warga kini sudah bisa melintasi kembali jalur Gempang–Pahu yang sebelumnya tertutup longsor. Kedua, seluruh penyintas telah pindah dari tenda darurat menuju hunian sementara (huntara). Bahkan, pembersihan sisa lumpur permukiman telah rampung 100 persen berdasarkan verifikasi Satgas pusat dan BPBD.
Kemudahan Birokrasi 89 Unit Huntap
Mengenai percepatan Pemulihan Pascabencana Pidie, pemerintah pusat memberikan kemudahan proses administrasi pembangunan 89 unit huntap di Gampong Blang Pandak. Sebab, kontraktor dapat memulai konstruksi fisik cukup menggunakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT). “Untuk pembangunan 89 unit hunian tetap, birokrasinya kita permudah. Tidak harus menunggu sertifikat tanah terbit, cukup dengan SKPT agar konstruksi dapat langsung dimulai,” tegas Nouldy.
Oleh sebab itu, kelonggaran aturan birokrasi ini mampu memangkas waktu tunggu masyarakat korban bencana. Di samping itu, tim mengevaluasi pengerjaan bronjong di Pulo Baroh serta kondisi jembatan di Gampong Blang Bungong.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Pidie Ali Basyah menekankan pentingnya akurasi data lapangan. “Kami ingin memastikan apa yang kami laporkan itu benar-benar sesuai fakta di lapangan, sehingga penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bisa dipercepat,” ujarnya.
Kemudian, BPBD Pidie berharap koordinasi intensif ini mempercepat persetujuan usulan prioritas daerah. Di sisi lain, kolaborasi antara Satgas PRR Sumatera dan Pemkab Pidie memberikan jaminan keselamatan bagi warga. Langkah ini juga mengembalikan fungsi sarana publik secara menyeluruh demi mendukung program Pemulihan Pascabencana Pidie berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan