Media Bangsa- Humas pemerintah hadapi disrupsi informasi menjadi sorotan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, yang menekankan pentingnya bersatu padu memperkuat koordinasi antarlembaga. Hal ini penting di tengah dinamika ruang digital yang berkembang makin cepat.
Meutya menyampaikan hal tersebut kepada wartawan usai Forum Koordinasi bertema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi”. Forum ini berlangsung di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
Meutya mengatakan, pemerintah sebenarnya telah melakukan koordinasi antarpengelola komunikasi melalui berbagai mekanisme yang sudah berjalan. Namun, perkembangan ekosistem informasi digital membutuhkan koordinasi yang lebih intensif agar pemerintah dapat merespons isu secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
“Dari sebelum-sebelumnya yang namanya Bekohumas itu sudah ada. Tapi tentu kita perlu juga koordinasi secara cepat,” ujar Meutya.
Menurutnya, pemerintah perlu menggelar forum yang mempertemukan humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara lebih intensif. Forum semacam ini penting untuk memperkuat sinergi komunikasi pemerintah
“Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada Kemenko Polkam karena kemudian dipertemukan dengan lebih intens lagi,” katanya.
Berdasarkan dokumen yang diterima InfoPublik, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyelenggarakan forum tersebut. Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, menyelaraskan komunikasi publik pemerintah, serta meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman informasi digital.
Humas Pemerintah Hadapi Disrupsi Informasi dengan Peran Baru
Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan ekosistem komunikasi publik. Produksi, distribusi, dan konsumsi informasi berlangsung semakin cepat melalui beragam platform digital.
Di satu sisi, kondisi tersebut membuka peluang bagi pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik. Namun di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan tantangan. Tantangan itu berupa disinformasi, misinformasi, manipulasi informasi, serta Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK) yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat, kepercayaan publik, dan stabilitas nasional.
Karena itu, pemerintah menilai peran humas tidak lagi sebatas menjalankan fungsi publikasi. Humas perlu berkembang menjadi pengelola komunikasi strategis pemerintah. Peran ini mencakup membangun kepercayaan publik, menyampaikan kebijakan secara efektif, melakukan mitigasi isu, serta memastikan tersedianya informasi yang akurat, cepat, dan kredibel.
Pemerintah juga mengarahkan forum koordinasi ini untuk menjawab tantangan koordinasi antarinstansi. Forum ini juga menyasar tantangan lain, yaitu perbedaan kapasitas kelembagaan humas pemerintah pusat dan daerah, serta belum seragamnya mekanisme pengelolaan isu strategis.
Pendekatan komunikasi publik pemerintah ke depan perlu semakin terpadu, adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada penguatan ketahanan informasi nasional.
Perkuat Respons terhadap DFK
Forum ini mengusung sejumlah urgensi. Pertama, memperkuat ketahanan informasi nasional di tengah meningkatnya kompleksitas disrupsi informasi. Kedua, menyinergikan komunikasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan isu strategis. Ketiga, mentransformasikan fungsi humas pemerintah dari fungsi publikasi menjadi fungsi komunikasi strategis.
Selain itu, forum ini bertujuan meningkatkan kecepatan dan kredibilitas respons pemerintah terhadap DFK dan eskalasi isu digital. Forum ini juga mendorong kolaborasi lintas ekosistem komunikasi, media, dan keamanan siber.
Harapan ke Depan: Koordinasi Pusat dan Daerah
Melalui forum ini, pemerintah mendorong penguatan kapasitas humas. Kapasitas tersebut mencakup deteksi dini, analisis isu, pengelolaan opini, penyusunan narasi, klarifikasi informasi, dan komunikasi krisis.
Pemerintah berharap koordinasi antara pusat dan daerah dapat menghasilkan penyampaian informasi strategis yang lebih konsisten, terpadu, dan responsif. Pemanfaatan teknologi dan data, serta penguatan keamanan informasi, juga menjadi bagian penting. Hal ini untuk menghadapi deepfake, manipulasi konten, dan ancaman informasi berbasis teknologi lainnya.
Forum yang berlangsung pada 1 September 2026 ini diikuti pejabat eselon I bidang komunikasi. Peserta lainnya adalah staf humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Kegiatan menghadirkan sejumlah pembicara dari unsur pemerintah, akademisi, praktisi, masyarakat, industri, serta keamanan siber.
Melalui penguatan forum dan mekanisme koordinasi ini, pemerintah berharap terbentuk kesamaan persepsi dalam menghadapi DFK dan disrupsi informasi. Pemerintah juga berharap terpetakan kebutuhan penguatan peran humas, serta terbangun koordinasi komunikasi pusat dan daerah dalam penanganan isu strategis.
Upaya tersebut diharapkan bermuara pada penguatan ekosistem komunikasi publik pemerintah yang kredibel, responsif, dan mampu mendukung ketahanan informasi nasional. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen humas pemerintah hadapi disrupsi informasi secara lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.
Meutya menilai, pertemuan dan forum koordinasi secara nasional yang digelar secara berkala dapat menjadi ruang untuk membangun komunikasi yang lebih cepat antarpengelola humas pemerintah.
“Kalau setiap tahun ada pertemuan secara nasional, nah tahun ini anugerah media humas ada, kemudian forum-forum yang bisa melakukan atau memungkinkan kita melakukan koordinasi dengan lebih cepat lagi,” pungkas Meutya.
Tinggalkan Balasan