Menu

Mode Gelap
Djauzi dan Rafa Jadi Mojang Jajaka Kota Bandung 2023 *Pemilu 2024 Momentum Bagi Rakyat Indonesia Menentukan Masa Depan Negara dan Bangsa* Ini salah satu manfaat dari pajak yang Anda bayarkan… fasilitas kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, seperti @bpjskesehatan_ri. Ditjen pen pada rapat kerja HIMKI tahun 2023 Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara badan pengawas keuangan dan pembangunan dengan provinsi Papua Selatan Papua tengah Papua pegunungan dan Papua barat daya

Bisnis · 27 Aug 2023 18:36 WIB ·

Revisi UU No.3/2023 Bakal Menarik Investasi Sektor Properti di IKN


 Revisi UU No.3/2023 Bakal Menarik Investasi Sektor Properti di IKN Perbesar

MediaBangsa –  Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersaman Kementerian/Lembaga RI mendampingi Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan pokok urgensi Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara kepada Komisi II DPR RI.

Salah satu pokok urgensi tersebut mengenai pengaturan khusus untuk pengembang investor perumahan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada investor perumahan dalam percepatan pembangunan hunian.

 

Dalam diskusi FMB9 di Jakarta (24/8/2023), Staf Khusus Bidang Pembangunan Berkelanjutan OIKN, Diani Sadiawati, menyebut perubahan RUU IKN membuka peluang penataan permukiman dan perumahan di IKN Nusantara. Ini esensial karena rumah adalah sarana penting, terutama dengan masyarakat lokal. OIKN belajar dari Jakarta yang mengalami kepadatan dan perekonomian tertumpu di kota besar. Tujuan Presiden adalah membuat IKN pusat pemerintahan dan perekonomian Indonesia, bukan hanya Jawa. Dan tentu terkait dengan hal tersebut maka salah satunya adalah perumahan,” katanya.

Terkait dengan dengan penyelenggaraan perumahan itu, bagaimana dalam usulan perubahan undang-undang IKN ini, OIKN ingin memberikan juga bagaimana kemudahan kepada investor untuk melakukan percepatan pembangunan hunian.

 

Tujuannya tentu dengan bagaimana OIKN memberikan kemudahan bagi investor perumahan tersebut, OIKN memberikan pengaturan untuk pengalihan kewajiban hunian berimbang dan percepatan pembangunan.

“Intinya adalah sesuai aturan kita memberikan kewajiban bagi pengembang untuk melakukan hunian berimbang. Kita mengambil kesempatan agar pengembang yang masih memiliki hutang untuk membangun hunian berimbang itu dapat menjalankan kewajibannya dengan melakukan pembangunan di IKN Nusantara. Tentunya hal itu dengan memperhatikan arahan dari OIKN yaitu berdasarkan rencana detail tata ruang,” kata Diani.

[sumber]

Artikel ini telah dibaca 10 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Naik Bus, Ganjar-Mahfud Hadiri Sidang Perdana Sengketa Pilpres di MK

9 May 2024 - 10:39 WIB

Antisipasi sesar lembang.brin dorong bangunan di bandung gunakan anti gempa

8 May 2024 - 20:13 WIB

Tak Lagi Nyaleg DPR RI, Ono Surono: Saya Diperintah Nyalon DPRD Jabar

8 May 2024 - 19:02 WIB

Ganjar-Mahfud Resmi Deklarasi Oposisi!

8 May 2024 - 17:55 WIB

Google Ads Bantu UMKM Jangkau Lebih Banyak Customer

6 May 2024 - 13:21 WIB

Google Ads

dikabarkan Gunung Ruang Kembali Keluar Erupsi akan Berpotensi Tsunami, Warga Tagulandang Sulawesi utara Diminta mengungsi secepatnnya

30 April 2024 - 22:39 WIB

Trending di Nasional