Media Bangsa – Saya percaya bahwa peran pemerintah sangat penting dalam menyediakan gizi kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi stunting dan gizi buruk, yang masih menjadi masalah di Indonesia.Berikut adalah beberapa poin penting tentang peran pemerintah dalam hal ini:

Kebijakan dan Program Pemerintah

  1. Program Keluarga Harapan (PKH): Program ini dibuat oleh pemerintah untuk membantu orang-orang yang rentan, seperti ibu hamil dan anak balita, memenuhi kebutuhan gizi mereka. Program ini diharapkan dapat mengurangi angka stunting dan malnutrisi anak-anak.
  2. Pemberian Makanan Tambahan: Untuk mencegah masalah gizi, Kementerian Kesehatan secara aktif mengirimkan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) dan makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak sekolah untuk mencegah masalah gizi. Ini termasuk pengiriman makanan ke wilayah di seluruh negara.
  3. Prioritas Nasional: Mencegah stunting adalah hal yang sangat penting. Langkah-langkah yang diambil termasuk pemberian makanan tambahan dan sosialisasi mengenai pentingnya gizi yang baik untuk kesehatan anak dan ibu.

Tantangan yang Dihadapi

Meskipun ada berbagai program dan kebijakan, tantangan besar tetap ada. Data menunjukkan bahwa masih terdapat angka stunting yang signifikan, dengan 1 dari 3 anak balita mengalami stunting.

Selain itu, banyak ibu hamil yang mengalami anemia dan kekurangan energi, yang dapat berdampak
pada kesehatan anak

Keterlibatan Masyarakat
Pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pemantauan pertumbuhan anak melalui
Posyandu. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi status gizi anak sangat penting untuk mendeteksi
dan menangani masalah gizi lebih awal.

Usaha-usaha pemerintah dalam menanggulangi kekurangan gizi dan gizi buruk di Indonesia telah diatur
dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”. Dari pasal tersebut bisa disimpulkan bahwasannya pemerintah memiliki tanggungjawab atas kesejahteraan warga negara salah satunya melalui pemenuhan mutu gizi pada warga negara.Upaya yang bisa dilakukan melalui perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang,meningkatkan mutu gizi yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi,serta memperbaiki kesadaran akan gizi,aktivitas fisik dan kesehatan.

Tindakan Nyata Pemerintah dalam Perbaikan Gizi Masyarakat
Pemerintah sudah melakukan berbagai macam usaha untuk memperbaiki gizi pada masyarakat dengan cara menyalurkan bantuan bahan pangan yang bervitamin dan bernutrisi berupa Beras Bervitamin (Beras Fortivit) kepada 2.150 balita di 6 provinsi di Indonesia.Keenam provinsi tersebut meliputi Provinsi Aceh,Kalimantan Tengah,Jawa Barat,NTT,Provinsi Kalimantan Timur dan Papua.

Views: 32