Menu

Mode Gelap
Djauzi dan Rafa Jadi Mojang Jajaka Kota Bandung 2023 *Pemilu 2024 Momentum Bagi Rakyat Indonesia Menentukan Masa Depan Negara dan Bangsa* Ini salah satu manfaat dari pajak yang Anda bayarkan… fasilitas kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, seperti @bpjskesehatan_ri. Ditjen pen pada rapat kerja HIMKI tahun 2023 Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara badan pengawas keuangan dan pembangunan dengan provinsi Papua Selatan Papua tengah Papua pegunungan dan Papua barat daya

Pendidikan · 11 Jan 2024 08:36 WIB ·

Menteri KLHK Minta Hasil Kerja Jajaran makin Dirasakan Masyarakat


 Menteri KLHK Minta Hasil Kerja Jajaran makin Dirasakan Masyarakat Perbesar

Pejabat dan staff pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diminta menghasilkan karya yang semakin dirasakan masyarakat, sebagai bukti keberhasilan kinerja birokrasi di Kementerian itu.

“Kerja birokrasi harus semakin dekat dengan society. Saya menyebutnya sebagai akuntabilitas publik. Begitulah hasil kerja birokrasi itu harus diukur,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), Siti Nurbaya, dalam keterangannya terkait Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 di Jakarta, pada Rabu (10/1/2024).

Menurut Menteri Siti, birokrasi itu mempunyai karakternya sendiri dan masyarakat (society) mempunyai tuntutannya sendiri.

Sedangkan pemerintah, yang operator pelaksanaannya adalah aparatur sipil negara (ASN), regulasi dan budaya kerja, harus terus didorong perannya sebagai simpul negosiasi dari segala kepentingan, sekaligus sebagai penyangga stabilitas pemerintahan dan stabilitas negara.

“Dari sini saya hendak menekankan bahwa kerja-kerja birokrasi pada akhirnya adalah menjaga konsistensi kebijakan dasar, kebijakan operasional, implementasi dan mengawal dampak pembangunan,” katanya.

Menteri LHK Siti menegaskan, keseluruhan kerja KLHK diorientasikan pada dampaknya bagi Masyarakat melalui konsep Reformasi Birokrasi.

Dalam hal itu, kerja birokrasi dengan sistem filing dan writing atau kerja dengan dokumen yang selama ini diterapkan KLHK, harus disesuaikan dengan konsep kerja digital saat ini.

“Oleh karena itu, dengan perubahan dan perkembangan zaman, maka konsep kerja filing and writing harus disesuaikan termasuk dengan konsep kerja digital saat ini,” tutur dia.

Dia juga menegaskan bahwa 2024 telah ditargetkan sebagai “tahun jalan tol pelayanan publik” melalui sistem digital pada Sidang Kabinet Paripurna 9 Januari lalu.

Sistem yang harus sudah selesai pada Juni 2024 memiliki tantangan keterpaduan layanan digital yang efektif.

“Oleh karena itu, pemerintah dipimpin Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) dan para Menko terus mengupayakan hal tersebut yang disertai penegakan fondasi melalui berbagai regulasinya,” ungkap Menteri LHK.

Siti Nurbaya menargetkan KLHK bisa melakukan penyesuaian dan merampungkan keterpaduan layanan digital pada Juli 2024 agar bisa dijalankan beberapa bulan sebelum diserahterimakan pada pemerintahan baru.

“(Supaya) di Agustus sampai Oktober (2024) kita masih bisa kontrol (layanan digital), dan pada Bulan Oktober sudah bisa diestafetkan kepada administrasi pemerintahan yang baru,” tutup Menteri LHK.

Turut hadir dan mengikuti rangkaian Rakornis itu Wakil Menteri LHK Alue Dohong, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya KLHK dan BRGM, Penasihat Senior Menteri LHK, Tenaga Ahli Menteri LHK, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Kepala Unit Pelaksana Teknis, perwakilan K/L, Pejabat Administrator Pusat KLHK, Koordinator Pejabat Fungsional serta pimpinan asosiasi dan mitra kerja KLHK.

Sumber

 

Artikel ini telah dibaca 12 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Jokowi Rajin Bagi-bagi Bansos, Uang Dari Mana? Ini Kata Sri Mulyani

6 April 2024 - 10:59 WIB

Saat Presiden Sukarno Tidak Punya Uang Menjelang Lebaran????

1 April 2024 - 19:11 WIB

*Ditjen Bina Bangda Apresiasi terhadap Publikasi Data Statistik Sektoral Pemkab Lebak*

25 February 2024 - 12:28 WIB

Mewaspadai Gejala Resesi Ekonomi dengan Bijaksana

25 February 2024 - 12:23 WIB

JIMLY ASSHIDDIQIE – Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Guru Besar Kehormatan UNHAN, STHM, dan Honorary Professor of Melbourne University School of Law. Ketua MKRI pertama (2003), Ketua DKPP pertama (2012), dan anggota DPD-RI dan MPR-RI (2019-2024)

24 February 2024 - 19:11 WIB

Diduga rem tidak berfungsi, sebuah truk tangki Elpiji menabrak Dump truk.

24 February 2024 - 16:53 WIB

Trending di Bisnis