Menu

Mode Gelap
Djauzi dan Rafa Jadi Mojang Jajaka Kota Bandung 2023 *Pemilu 2024 Momentum Bagi Rakyat Indonesia Menentukan Masa Depan Negara dan Bangsa* Ini salah satu manfaat dari pajak yang Anda bayarkan… fasilitas kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, seperti @bpjskesehatan_ri. Ditjen pen pada rapat kerja HIMKI tahun 2023 Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara badan pengawas keuangan dan pembangunan dengan provinsi Papua Selatan Papua tengah Papua pegunungan dan Papua barat daya

Bisnis · 19 Oct 2023 08:40 WIB ·

Menkominfo: Satgas BAKTI Harus Bekerja Tepat dan Cepat


 Menkominfo: Satgas BAKTI Harus Bekerja Tepat dan Cepat Perbesar

Media Bangsa – Satuan Tugas Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Satgas BAKTI Kominfo) yang sudah terbentuk dan mulai bekerja sejak Kamis (12/10/2023) diminta bekerja secara tepat dan cepat dalam mengawal percepatan penyelesaian infrastruktur digital di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Satgas ini harus bekerja dengan tepat dan cepat, Saya mohon meluangkan waktu dan energi yang optimal untuk menjalankan tugas yang mulia ini. Selamat bertugas, semua ikhtiar yang kita upayakan adalah untuk kemajuan bangsa Indonesia,” ujar Menteri Kominfo (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dalam Kick off Meeting Satgas BAKTI Kominfo, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, pada Senin (16/10/2023).

Menteri Budi Arie mengatakan, pembentukan Satgas BAKTI Kominfo sejalan dengan arahan Presiden untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur telekomunikas di wilayah 3T perbatasan dan lokasi prioritas.

Tujuannya untuk memenuhi hak masyarakat di wilayah tersebut untuk mendapatkan layanan telekomunikasi, khususnya internet.

“Pembentukan Satuan Tugas BAKTI 4G ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 472 Tahun 2023. Kepmen ini merupakan tindaklanjut arahan Presiden RI Joko Widodo untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, sehingga hak masyarakat di wilayah 3T perbatasan dan lokasi prioritas untuk mendapat layanan internet yang harus kita penuhi,” katanya.

Menurut Menteri Budi Arie, masa tugas Satgas BAKTI Kominfo dimulai pada 12 Oktober 2023 dan akan berakhir seiring masa jabatan Menkominfo pada Oktober 2024 mendatang.

Dia mengingatkan Satgas BAKTI Kominfo agar menerapkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan ketepatan sesuai perundangan dalam melaksanakan wewenangnya.

“Sesuai dengan Keputusan Menkominfo Nomor 472/2023, Satgas BAKTI Kominfo memiliki kewenangan untuk menetapkan arahan dan rekomendasi,  memberikan rekomendasi penetapan kebijakan/peraturan dan melakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, otoritas, dan pemerintah daerah dalam hal penyediaan akses internet di wilayah 3T yang meliputi pembangunan BTS, penyediaan jaringan serat optik Palapa Ring, penyediaan HBS, dan pengoperasian SATRIA-1,” jelas Budi Arie Setiadi.

Menkominfo juga mengungkap perkembangan penyelesaian pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G, Satelit Republik Indonesia-1 (SATRIA-1), penyediaan Hot Backup Satellite (HBS), hinggal Layanan Palapa Ring terintegrasi.

Berdasarkan data Kominfo, pada 2021 terdapat 4.343 BTS 4G yang sudah beroperasi (on air) dan bisa bertambah hingga 617 BTS lagi apabila kontrak payung baru diterbitkan.

“Setidaknya, ada 450-an (BTS), Sehingga layanan yang sudah dan akan diterima masyarakat dapat berlanjut dan manfaat digitalisasi dapat segera dirasakan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia,” ungkap dia.

Dalam rapat itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Wamenkominfo Nezar Patrria, Inspektur Jenderal Arief Tri Hardiyanto, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, dan Kepala BPSDM Kominfo Hary Budiarto.

Sementara Satgas BAKTI Kominfo hadir lengkap yaitu Ketua Satgas BAKTI sekaligus Staf Khusus Menkominfo Sarwoto Atmosutarno, Wakil Ketua Satgas BAKTI Fadhilah Mathar (Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo), Hermanto (Direktur Perdata Kejaksaan Agung RI), Sutrisno (Direktur Investigasi II pada Deputi Bidang Investigasi BPKP), Emin A. Muhaemin (Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum LKPP), dan Raden Ari Widianto (Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP).

Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Satgas Yonif 133/YS Gelar Kuali Merah Putih di Zona Merah

16 April 2024 - 09:46 WIB

Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kuat Redam Dampak Konflik Timur Tengah

16 April 2024 - 09:36 WIB

Dukung Program Pompanisasi, Kementan Gencarkan Listrik Masuk Sawah

15 April 2024 - 08:12 WIB

Kementan dan Provinsi Banten Kembangkan Padi Varietas Biosalin

15 April 2024 - 08:03 WIB

Ini Bentuk Dukungan Pemerintah terhadap Petani

11 April 2024 - 11:33 WIB

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Antisuap

11 April 2024 - 11:23 WIB

Trending di Bisnis