Media Bangsa – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam menjaga keamanan ekosistem digital nasional. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, pengamanan ruang digital membutuhkan sinergi antarlembaga, terutama dalam menghadapi potensi ancaman yang semakin kompleks.
Meutya Hafid menyampaikan hal ini dalam Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat (Kominpus). Rapat ini digelar untuk pertama kalinya di luar Kantor Badan Intelijen Negara (BIN), dengan Kemkomdigi sebagai tuan rumah, Rabu (16/9/2026).
BIN dan BSSN Pimpin Rapat Koordinasi
Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) M. Herindra memimpin rapat ini selaku Kepala Komite Intelijen Pusat (Kominpus). Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Jenderal TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi turut menghadiri pertemuan tersebut.
Jajaran pimpinan dan perwakilan unsur intelijen, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, serta kementerian/lembaga terkait juga mengikuti pertemuan ini. Beberapa di antaranya Polri, TNI, dan Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Keamanan Digital Jadi Tanggung Jawab Bersama
Menurut Menkomdigi Meutya Hafid, perkembangan teknologi digital menjadikan ruang digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sekaligus kepentingan strategis nasional. Karena itu, pengamanan ekosistem digital tidak bisa satu kementerian atau lembaga tangani sendiri-sendiri. Upaya ini membutuhkan pertukaran informasi, koordinasi, dan langkah antisipatif yang terintegrasi.
“Keamanan ekosistem digital nasional merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi dan ruang digital Indonesia berjalan seiring dengan kemampuan kita dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons berbagai potensi ancaman,” ujar Meutya Hafid di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).
Rapat Kominpus menjadi ruang konsolidasi untuk membahas perkembangan situasi strategis yang berkaitan dengan keamanan nasional. Pembahasan ini termasuk dinamika dan potensi ancaman di ruang digital. Kemkomdigi berharap pertukaran perspektif antarlembaga bisa memperkuat kemampuan negara dalam mengantisipasi risiko sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih luas.
Percepatan Penanganan Konten Negatif Jadi Sorotan
Dalam forum ini, peserta membahas percepatan penanganan konten negatif sebagai salah satu perhatian utama. Konten ini meliputi konten terorisme, pornografi anak, narkoba, judi online, serta disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK).
Meutya mengatakan, penanganan berbagai jenis konten ini membutuhkan koordinasi lintas lembaga agar semua pihak bisa segera menindaklanjuti informasi yang tersedia sesuai kewenangan masing-masing.
“Konten negatif memiliki dampak yang nyata terhadap keamanan dan masyarakat. Karena itu, sinergi antarlembaga harus diperkuat agar penanganannya semakin cepat, tepat, dan terukur,” tuturnya.
Informasi Intelijen Dukung Deteksi Ancaman Dini
Meutya menambahkan, informasi intelijen dan kemampuan keamanan siber menjadi bagian penting dalam membaca perkembangan ancaman secara lebih dini dan menyusun respons yang tepat.
“Koordinasi seperti ini penting agar informasi yang dimiliki masing-masing lembaga dapat menjadi dasar pengambilan langkah yang lebih cepat dan terukur. Kita ingin membangun ekosistem digital yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga aman, tangguh, dan terlindungi,” jelas Meutya Hafid.
Ketahanan Digital Jadi Bagian Ketahanan Nasional
Menurut Menkomdigi, penguatan keamanan digital juga perlu berjalan seiring dengan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Transformasi digital yang semakin luas membuat ketahanan sistem digital menjadi bagian penting dari ketahanan nasional.
“Semakin banyak aktivitas masyarakat dan negara berpindah ke ruang digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan ruang tersebut terjaga. Kita harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital Indonesia melalui keamanan, perlindungan, dan tata kelola yang kuat,” tutup Meutya Hafid.
Tinggalkan Balasan