Media Bangsa – Tokoh Muda Nahdlatul Ulama (NU) Ubaidillah Amin menilai program MBG atau Makan Bergizi Gratis yang Presiden Prabowo Subianto jalankan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain mendukung pemenuhan gizi anak, program itu mampu menggerakkan perekonomian desa. Petani dan peternak ikut terlibat dalam rantai pasok pangan.
Gizi Jadi Fondasi Generasi Emas
Menurut Ubaidillah, pemenuhan gizi merupakan fondasi penting dalam menyiapkan generasi Indonesia yang berkualitas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Dalam konteks itu, program MBG memiliki peran strategis. Manfaatnya tidak hanya sampai kepada penerima makanan, tetapi juga kepada masyarakat yang menyediakan bahan pangan.
“MBG sangat dirasakan manfaatnya oleh para santri. Sebelumnya, mungkin banyak santri di pesantren yang belum optimal dalam pemenuhan gizi. Hal ini teratasi dengan adanya program MBG yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto,” kata Ubaidillah Amin di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Peluang Ekonomi bagi Petani dan Peternak
Ia menjelaskan, keberadaan MBG turut membuka peluang ekonomi bagi petani dan peternak di berbagai daerah. Kebutuhan bahan pangan untuk mendukung pelaksanaan program itu menciptakan kesempatan bagi produsen lokal. Mereka bisa memasarkan hasil pertanian dan peternakan.
Dengan demikian, MBG berpotensi menciptakan efek berganda (multiplier effect). Efek itu menghubungkan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan penguatan ekonomi produktif di tingkat desa.
Ubaidillah menilai, meningkatnya kebutuhan pasokan pangan dapat menjadi momentum bagi generasi muda. Mereka bisa mengambil bagian dalam pengembangan sektor pertanian dan peternakan. Selama ini, kedua sektor itu di sejumlah daerah masih banyak bergantung pada tenaga kerja berusia lanjut.
“Kami mengajak anak-anak muda di perkotaan yang selama ini harus melakukan urbanisasi untuk mempertimbangkan kembali ke desa. Dengan adanya MBG, lapangan kerja terbuka karena desa juga membutuhkan orang-orang yang mengelola pertanian dan peternakan, yang saat ini masih didominasi orang tua,” ujarnya.
Menurut dia, peluang pasar yang MBG buka dapat mendorong investasi di sektor pertanian dan peternakan. Jika pemerintah mengelola program itu secara berkelanjutan, kebutuhan pangannya dapat menjadi penggerak tumbuhnya kegiatan ekonomi baru di perdesaan. Selain itu, kebutuhan itu memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda.
Evaluasi Program Perlu Berkelanjutan
Meski demikian, Ubaidillah mengingatkan bahwa pelaksanaan program berskala nasional seperti MBG membutuhkan evaluasi dan pembenahan secara berkelanjutan. Ia menilai, kekurangan dalam tahap implementasi perlu menjadi bahan perbaikan. Dengan begitu, manfaat program semakin optimal dan semua penerima bisa merasakannya secara merata.
“Kalaupun ada kekurangan, itu wajar. Pembenahan pun ada, dan pembenahan harus terus dilakukan,” katanya.
Pembenahan Data dan Pengawasan Jadi Kunci
Sejalan dengan upaya memperluas manfaat MBG, pemerintah juga menekankan pentingnya pemerataan pelaksanaan program. Penekanan itu khususnya untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Memasuki dua tahun pemerintahan, arahan Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan program MBG berjalan merata. Arahan itu disertai perbaikan tata kelola dan penindakan tegas terhadap penyimpangan.
Pembenahan itu mencakup penertiban data penerima manfaat agar penyaluran program semakin akurat dan tepat sasaran. Ke depan, pemerintah perlu memvalidasi data penerima manfaat berdasarkan nama dan alamat (by name by address/BNBA). Pemerintah juga perlu menghubungkan data itu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Data itu meliputi siswa, santri, serta kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Validasi dan integrasi data menjadi landasan penting dalam menentukan sasaran penerima manfaat. Landasan itu juga membantu pemerintah mengevaluasi dampak program secara akurat.
Selain pembenahan administrasi, pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan untuk mencegah praktik penyimpangan dalam pelaksanaan MBG. Upaya itu termasuk menindak perantara maupun kerja sama oknum yang mengarah pada praktik korupsi.
Bagi Ubaidillah, keberlanjutan program MBG perlu bertumpu pada pelaksanaan yang tepat sasaran, tata kelola yang transparan, dan keterlibatan masyarakat. Ia berharap, dengan perbaikan yang konsisten, program itu tidak hanya memperkuat kualitas gizi generasi muda, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi desa yang lebih produktif.
“Melalui keterhubungan antara kebutuhan gizi, produksi pangan lokal, dan penciptaan lapangan kerja, MBG berpeluang menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia sekaligus mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Ubaidillah.
Tinggalkan Balasan