Media Bangsa – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terus mengawal transformasi digital pemerintah untuk menghadapi berbagai celah kerentanan siber. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Kegiatan Kepatuhan dan Tata Kelola Keamanan Informasi (KATA KAMI) edisi kedua 2026.
Forum tersebut berlangsung secara hibrida di Auditorium Roebiono Kertopati, Depok, Selasa (29/9/2026). Kegiatan ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga (KL).
Melalui forum tersebut, BSSN mendorong sinergi dalam penerapan peraturan keamanan. Upaya ini bertujuan membangun ekosistem pemerintah digital yang tangguh dan berkelanjutan.
BSSN Dorong Kepatuhan Keamanan Informasi
Direktur Keamanan Siber Pemerintah Pusat BSSN Chairul Akbar Hutasuhut menjelaskan bahwa forum KATA KAMI menjadi salah satu instrumen pembinaan. Hal tersebut dikutip InfoPublik pada 1 Oktober 2026.
Menurut Chairul, forum tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan dan ketangguhan instansi. Langkah itu penting untuk menghadapi perkembangan kejahatan siber yang semakin canggih.
Selain itu, Sandiman Ahli Utama BSSN Maria Widyaningsih menekankan pentingnya integrasi keamanan sejak awal proses transformasi digital.
Ia mengatakan setiap instansi perlu menyesuaikan penerapan keamanan dengan karakteristik dan peta risikonya. Karena itu, setiap aspek keamanan perlu melalui kajian secara cermat.
Peserta Bahas Kebijakan dan Teknologi Keamanan
Kegiatan KATA KAMI juga memperkuat kapasitas peserta melalui sesi transfer wawasan. Sesi tersebut membahas berbagai aspek strategis dan teknis terkait keamanan informasi.
Aris Munandar membahas rumusan kebijakan keamanan dalam RPerpres Pemerintah Digital. Materi tersebut memberikan pemahaman kepada peserta mengenai arah kebijakan keamanan pemerintah digital.
Selanjutnya, Anjariah Dwi Astuti membahas strategi implementasi kriptografi tahan kuantum. Teknologi tersebut menjadi salah satu upaya untuk menghadapi ancaman komputasi pada masa depan.
Dari sisi birokrasi, Asisten Deputi Kementerian PANRB Agi Agung Galuh Purwa juga menyoroti pentingnya kolaborasi. Ia turut menekankan perlunya kesadaran terhadap regulasi keamanan informasi.
Penguatan Keamanan Aplikasi dan Data
Sementara itu, Christopher Ralin Anggoman dan Hendra Fernanda membahas standar keamanan aplikasi berbasis web. Mereka juga mengulas perlindungan data presisi menggunakan sandi kriptografi.
Melalui kerja sama lintas sektor tersebut, BSSN berharap tata kelola digital pemerintahan dapat berjalan secara terukur dan efektif. Penguatan keamanan informasi juga diharapkan mampu mendukung transformasi digital pemerintah secara berkelanjutan. (Humas BSSN)
Tinggalkan Balasan