Media Bangsa – Pemerintah aktif mendorong digitalisasi pendidikan dengan menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), yang kini bertransformasi menjadi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Meski tampak modern, masyarakat masih mempertanyakan efisiensi dan keadilan sistem ujian digital ini bagi seluruh siswa di Indonesia.
Efisiensi yang Dijanjikan
Pemerintah mengklaim ujian digital bisa mengurangi penggunaan kertas, mempercepat proses koreksi, dan meminimalkan potensi kecurangan. Petugas ujian langsung memproses data peserta melalui sistem komputer, tanpa perlu koreksi manual.
“Prosesnya jauh lebih cepat. Setelah siswa selesai, data langsung masuk server pusat. Nggak perlu nunggu berhari-hari seperti dulu,” jelas Sinta, proktor ANBK di salah satu SMK negeri di Kediri.
Banyak siswa juga mengaku lebih nyaman dengan format digital karena mereka sudah terbiasa belajar melalui platform daring. Mereka merasa terbantu dengan tampilan soal yang interaktif dan sistem navigasi yang fleksibel.
Tantangan di Lapangan
Sayangnya, tidak semua sekolah bisa merasakan manfaat itu. Sekolah-sekolah di daerah terpencil masih berjuang menghadapi koneksi internet yang lemah, listrik yang sering padam, dan minimnya perangkat komputer.
“Kami harus pinjam laptop dari sekolah lain. Satu komputer dipakai bergantian sampai malam,” ujar Pak Heru, guru di sebuah sekolah di pelosok Kalimantan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: Apakah pelaksanaan ujian digital sudah benar-benar adil bagi semua siswa, terutama yang berasal dari wilayah dengan fasilitas terbatas?
Apakah Sudah Adil?
Ujian yang adil bukan hanya menyajikan soal yang sama, tetapi juga harus memberikan kesempatan yang sama. Siswa yang mengerjakan ujian di ruang ber-AC dengan koneksi internet stabil jelas berada pada posisi lebih menguntungkan dibanding siswa yang harus menunggu giliran komputer atau mencari sinyal di luar kelas.
Dr. Rika Setiawan, pakar pendidikan dari Universitas Negeri Malang, menegaskan:
“Jika ingin adil, pemerintah tidak cukup hanya mengganti sistem ujian ke digital, tapi juga harus memastikan bahwa semua sekolah punya infrastruktur pendukungnya.”
Penutup: Perlu Evaluasi Menyeluruh
Ujian digital memang menawarkan banyak keunggulan dari sisi efisiensi dan transparansi. Namun, sistem ini belum menjawab masalah besar tentang pemerataan akses. Pemerintah dan pemangku kebijakan perlu memastikan bahwa setiap siswa, baik di kota besar maupun di pelosok desa, memiliki sarana dan kesempatan yang setara.
Digitalisasi dalam pendidikan tidak boleh berhenti di teknologi—keadilan sosial harus menjadi tujuan utamanya.
