Media Bangsa – BI-Rate naik sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,00% setelah Bank Indonesia (BI) menetapkan keputusan tersebut dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17–18 November 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya bank sentral memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Selain menaikkan BI-Rate, Bank Indonesia juga menyesuaikan dua suku bunga lainnya. Suku bunga Deposit Facility naik 25 bps menjadi 5,25%. Sementara itu, suku bunga Lending Facility meningkat 25 bps menjadi 6,75%.

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan keputusan tersebut di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Ia menjelaskan bahwa kenaikan suku bunga menjadi langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas perekonomian, terutama nilai tukar Rupiah dan tingkat inflasi.

Bank Indonesia juga mempertimbangkan sasaran inflasi pada 2026–2027. Melalui kebijakan tersebut, BI berupaya menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1%.

“Ke depan, Bank Indonesia akan terus konsisten mengarahkan kebijakan moneter untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah guna menjaga inflasi tetap berada dalam sasarannya,” kata Destry.

BI-Rate Naik, Kebijakan Makroprudensial Tetap Longgar

Meskipun memperketat kebijakan moneter melalui kenaikan suku bunga, Bank Indonesia tetap mempertahankan arah kebijakan makroprudensial yang longgar. BI memperkuat kebijakan tersebut untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan kepada sektor riil.

Dengan demikian, bank sentral berupaya mendukung aktivitas ekonomi sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial ini menjadi salah satu instrumen yang berjalan berdampingan dengan kebijakan moneter.

Di sisi lain, Bank Indonesia juga mengarahkan kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung kegiatan ekonomi. Fokus kebijakan tersebut mencakup perluasan akseptasi dan inovasi pembayaran digital agar masyarakat serta pelaku usaha dapat memanfaatkan layanan pembayaran secara lebih luas.

Selain memperluas penggunaan pembayaran digital, BI memperkuat manajemen risiko dan struktur industri sistem pembayaran. Bank sentral juga meningkatkan keandalan serta ketahanan infrastruktur pembayaran.

Destry menjelaskan bahwa penguatan sistem pembayaran tersebut menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional.

“Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi dan inovasi pembayaran digital, penguatan manajemen risiko dan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran,” jelas Destry.

Link Sumber