Media Bangsa –

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat penindakan konten digital 2026 mencapai 5.703.957 konten hingga 11 November 2026. Angka tersebut merupakan akumulasi penanganan konten negatif pada situs web dan platform media sosial sejak 20 Oktober 2024. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keamanan ruang digital nasional.

Data statistik penanganan konten internet negatif menunjukkan peningkatan sebanyak 2.296.228 konten dibandingkan catatan pada 10 Desember 2025. Saat itu, total penindakan mencapai 3.407.729 konten. Dengan demikian, Kemkomdigi menindak lebih dari 2,2 juta konten tambahan selama periode 11 Desember 2025 hingga 11 November 2026.

Bahkan, dalam kurun waktu sekitar satu bulan sejak awal Oktober 2026, pemerintah mencatat tambahan penindakan sebanyak 385.375 konten. Angka ini menunjukkan besarnya tantangan dalam mengawasi aktivitas di ruang digital.

Dari keseluruhan penindakan, sebanyak 4.887.279 konten berasal dari situs web. Sementara itu, penindakan pada platform media sosial mencapai 816.678 konten. Judi online dan pornografi masih mendominasi kategori pelanggaran. Jumlah konten pornografi yang ditindak bahkan telah melampaui satu juta.

Penindakan Konten Digital 2026 Juga Sasar Pembajakan

Selain judi online dan pornografi, Kemkomdigi juga menindak 9.452 konten yang melanggar hak kekayaan intelektual (HKI). Langkah ini turut merespons maraknya peredaran konten bajakan yang merugikan pelaku industri kreatif.

Dalam peluncuran laporan riset Pembajakan Digital Indonesia 2026 di Jakarta, 5 November 2026, Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI) Fauzan Zidni menyoroti promosi konten ilegal melalui media sosial. Menurutnya, promosi tersebut dapat mengarahkan masyarakat menuju situs yang berisiko.

“Sebanyak 61,14 persen responden menjumpai promosi pembajakan setidaknya dua hingga tiga kali seminggu. Kami mengimbau platform mencegah promosi tersebut untuk menjaga penghidupan pekerja kreatif, investasi produser, dan keberlanjutan streaming legal. Kami siap mendukung dengan bukti pemegang hak dan koordinasi pelaporan,” ujar Fauzan.

Fauzan menilai pemberantasan situs dan aplikasi ilegal membutuhkan kerja sama lintas negara. Kolaborasi tersebut perlu melibatkan pemilik hak cipta, pemerintah melalui Kemkomdigi dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta penyelenggara platform digital.

Selain memutus akses, pemerintah dan penyelenggara platform perlu mengawasi rantai promosi konten ilegal sejak awal. Langkah ini penting karena pengelola situs ilegal dapat kembali beroperasi menggunakan domain baru setelah pemerintah memblokir akses sebelumnya.

Praktik pembajakan tidak hanya merugikan pemegang hak cipta dan pekerja kreatif. Lebih jauh, situs ilegal juga berpotensi mengarahkan masyarakat ke layanan yang memuat promosi perjudian daring serta ancaman keamanan siber.

Perkembangan Penindakan pada Berbagai Platform

Data Kemkomdigi juga memperlihatkan peningkatan penindakan pada berbagai platform media sosial. Hingga 11 November 2026, jumlahnya mencapai 816.678 konten, naik dari 429.781 konten pada akhir 2025.

Meta, yang mencakup Facebook dan Instagram, mencatat jumlah penindakan tertinggi. Kemkomdigi menindak 272.409 konten pada platform tersebut, meningkat dari 156.034 konten pada akhir 2025.

Layanan berbagi berkas (file sharing) menempati urutan berikutnya dengan 231.944 konten. Jumlah tersebut naik dari 148.462 konten pada periode sebelumnya.

Sementara itu, platform X mencatat 138.237 konten yang ditindak, meningkat dari 55.038 konten. Pada layanan Google, termasuk YouTube, jumlahnya mencapai 115.260 konten dibandingkan 50.092 konten pada akhir 2025.

TikTok juga mengalami peningkatan jumlah penindakan. Kemkomdigi mencatat 41.468 konten hingga 11 November 2026, naik dari 10.065 konten pada akhir tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut memperlihatkan tantangan pengawasan konten di berbagai layanan digital. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi dengan pemilik hak cipta dan penyelenggara platform.

Melalui kolaborasi tersebut, upaya pemutusan akses konten ilegal dapat berjalan secara berkelanjutan. Selain melindungi masyarakat dari konten berbahaya, langkah ini juga mendukung keberlangsungan industri kreatif nasional dan menciptakan ruang digital yang lebih aman.

Link Sumber