Media Bangsa – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki tahap tindak lanjut di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan kedatangan Gibran untuk menyampaikan surat tersebut. Ia menjelaskan bahwa Gibran juga telah menyerahkan surat serupa kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Muzani.
Muzani menjelaskan bahwa MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi jabatan Wakil Presiden yang kosong. Karena itu, pimpinan MPR langsung menggelar rapat pada Kamis (12/11/2026) guna menentukan langkah berikutnya.
Hasil rapat tersebut menetapkan agenda rapat gabungan bersama seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MPR menjadwalkan rapat itu pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.
MPR Bahas Empat Tahapan Pengisian Jabatan Wapres
Menurut Muzani, rapat gabungan akan membahas empat agenda utama. Pertama, menentukan tanggal sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Kedua, pimpinan MPR akan membahas rencana pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Melalui surat tersebut, MPR meminta Presiden mengajukan dua nama calon pengganti Wakil Presiden.
Selanjutnya, rapat akan membentuk tim verifikasi untuk memeriksa berkas calon yang Presiden ajukan. Agenda keempat mencakup pembentukan tim ad hoc yang bertugas menyusun draf Ketetapan MPR RI.
“Rapat ketiga, untuk membentuk tim verifikasi berkas calon Wapres yang diajukan oleh Presiden. Dan keempat, rapat guna menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan draf Ketetapan MPR RI,” tutur Muzani.
Sebelumnya, Gibran tiba di Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.16 WIB dengan membawa map putih dan pengawalan petugas. Ia mengenakan jas hitam, kemeja putih, serta dasi merah sebelum menuju lantai tujuh untuk menemui Ketua MPR.
Dalam pertemuan tersebut, Muzani menerima Gibran bersama sejumlah Wakil Ketua MPR. Mereka antara lain Edhie Baskoro Yudhoyono, Hidayat Nur Wahid, Lestari Moerdijat, Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, dan Kahar Muzakir.
Setelah menyerahkan surat dan mengikuti pertemuan singkat, Gibran meninggalkan gedung melalui lobi. Namun, ia tidak memberikan keterangan kepada awak media. Sebelum mendatangi MPR, Gibran juga berpamitan dengan sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.
Pengunduran Diri Gibran di Tengah Polemik Ijazah
Penyerahan surat tersebut berlangsung ketika polemik dokumen pendidikan Gibran dan proses politik di DPR masih bergulir. Sehari sebelumnya, 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan bahwa jumlah pengusul telah memenuhi persyaratan minimal 25 anggota DPR. Selain itu, dukungan tersebut juga berasal dari lebih dari satu fraksi. Selanjutnya, DPR akan memproses usulan itu melalui mekanisme kelembagaan.
Sebelumnya, Gibran menyatakan akan mengikuti saran Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MK,” kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Selasa (10/11/2026).
Polemik tersebut berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran yang menjadi objek perkara hukum dan putusan Mahkamah Agung (MA).
Mekanisme Konstitusional Pengisian Jabatan Wapres
Pengisian jabatan Wakil Presiden memiliki landasan konstitusional. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Dalam sidang tersebut, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang Presiden usulkan. Dengan demikian, Presiden memiliki peran dalam mengajukan nama calon, sedangkan MPR menjalankan proses pemilihan sesuai ketentuan konstitusi.
Selain UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya juga mengatur ketentuan kelembagaan terkait proses tersebut.
Melalui tahapan ini, MPR akan menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran sesuai mekanisme ketatanegaraan. Seluruh proses pengisian jabatan Wakil Presiden selanjutnya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
(mcgorontaloprov/rls/akp)
Tinggalkan Balasan