Media Bangsa – Pemerintah Republik Indonesia menggencarkan diplomasi ekonomi hijau di kancah internasional. Pemerintah menawarkan 30 Proyek Karbon Indonesia strategis kepada para investor global melalui inisiatif Carbon Connection (Carbonnex) for Climate Action. Sementara itu, promosi investasi ini berlangsung pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Selasa (10/11/2026). Selain itu, inisiatif tersebut memperluas akses pembiayaan iklim sekaligus mendorong investasi berdampak nyata bagi pelestarian lingkungan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat memimpin pembukaan forum bertajuk High Integrity, Real Impact tersebut di Paviliun Indonesia. Selanjutnya, agenda yang berlangsung pada 10–19 November 2026 ini mempertemukan 17 pengembang Proyek Karbon Indonesia dengan calon pembeli, investor, lembaga keuangan, korporasi, serta mitra pembangunan internasional.
“Carbonnex merupakan platform yang mempertemukan pengembang proyek Indonesia dengan pembeli, investor, lembaga keuangan, korporasi, dan mitra pembangunan. Di sini, proyek dipresentasikan, transaksi difasilitasi, dan komitmen kerja sama dibangun,” tutur Jumhur.
Dari 30 portofolio investasi tersebut, dua proyek telah mengantongi sertifikasi penuh dan delapan proyek tengah menjalani proses sertifikasi. Di samping itu, 20 proyek lainnya masih berada pada tahap pengembangan awal. Dengan demikian, variasi komposisi ini menyajikan beragam tingkat kesiapan proyek bagi para investor global.
Capaian Berkelanjutan dan Tata Kelola Proyek Karbon Indonesia
Penawaran tahun ini melanjutkan keberhasilan delegasi Indonesia pada ajang COP30 di Brasil sebelumnya. Pasalnya, Indonesia kala itu menawarkan 44 proyek dengan potensi pengurangan emisi mencapai 53,2 juta ton CO₂e. Bahkan, sebanyak 12 proyek berhasil menarik minat pembeli global dengan total potensi melampaui 2,75 juta ton CO₂e.
Tindak lanjut pasca-COP30 mencatat lima proyek telah memasuki tahap transaksi maupun komitmen pendanaan. Kemudian, tiga proyek baru mulai menjalani proses sertifikasi dan dua proyek telah resmi meraih sertifikat. Di sisi lain, Indonesia dan Norwegia menyepakati kerja sama perdagangan karbon sebesar 12 juta ton CO₂e untuk durasi sepuluh tahun.
Pemerintah turut memperkuat tata kelola serta integritas lingkungan demi menopang ekosistem pasar karbon nasional. Oleh sebab itu, landasan hukumnya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025. Selanjutnya, KLH/BPLH bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menindaklanjuti regulasi tersebut dengan meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Selain itu, penguatan tata kelola mencakup penyusunan peta jalan sektor persampahan dan kehutanan. Pemerintah juga mengembangkan skema pengakuan timbal balik (mutual recognition) yang selaras dengan Pasal 6 Persetujuan Paris. Sebab, mekanisme ini menjamin kredibilitas, transparansi, serta keterlacakan setiap unit karbon.
Kemitraan Strategis dan Kesepakatan Bisnis Proyek Karbon Indonesia
Sementara itu, KLH/BPLH memperkenalkan Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP) sebagai wadah kolaborasi bersama mitra pembangunan internasional. Dalam hal ini, forum ICCP menggelar 13 sesi kegiatan yang melibatkan delapan mitra strategis guna memaparkan dukungan pasar karbon nasional. Misalnya, dukungan tersebut meliputi penguatan kelembagaan, infrastruktur digital, serta sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV). Bahkan, mitra global turut menyokong peningkatan integritas karbon, kesiapan sektoral, penyiapan proyek, hingga pengembangan pasar.
Forum COP31 juga melahirkan sejumlah kesepakatan komersial antarperusahaan yang konkret. Pasalnya, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo menyaksikan langsung penandatanganan kerja sama antara PT Pertamina Power Indonesia (Pertamina New & Renewable Energy) dan PT Inhutani I. Selanjutnya, kedua BUMN tersebut menggarap proyek lanskap konservasi Rangkong Basaken.
Kesepakatan bisnis lainnya mencakup pengembangan biomethane antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Unilever Indonesia Tbk. Sebab itu, kedua kemitraan strategis ini membuktikan peran aktif dunia usaha dalam mengonversi agenda iklim menjadi ekonomi berkelanjutan.
Menutup sesi pembukaan Carbonnex, Jumhur mengajak seluruh delegasi global memanfaatkan momentum sepuluh hari tersebut untuk mempercepat realisasi kemitraan.
“Datanglah dengan pertanyaan, pulanglah dengan mitra. Mari terhubung, berkolaborasi, dan mempercepat aksi untuk mewujudkan integritas tinggi dan dampak nyata,” pungkasnya.
Dengan demikian, Carbonnex memastikan komitmen iklim nasional terwujud melalui Proyek Karbon Indonesia yang kredibel, realisasi investasi nyata, serta manfaat kelestarian alam.
Tinggalkan Balasan