Media Bangsa – Pemerintah Indonesia terus mempercepat perombakan sistem tata kelola pemerintahan yang semula kaku agar bertransformasi menjadi birokrasi yang tangkas dan efektif.
Kesungguhan ini disampaikan secara tegas oleh Erwan Agus Purwanto selaku Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, sebagaimana dilansir oleh InfoPublik pada Rabu (14/10/2026).
Hadir mewakili Indonesia yang sedang menjalani tahapan aksesi keanggotaan, Erwan menyuguhkan pemikiran maju dalam diskusi panel A Simplified Government Focused on Delivery pada perhelatan terkemuka OECD Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy di Paris, Prancis, Senin (12/10/2026).
Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Profesor Kebijakan Sosial dari University of Michigan, Pamela Herd, serta disaksikan oleh perwakilan dari Selandia Baru, Italia, Jerman, dan organisasi Ibec Irlandia tersebut, Erwan mengupas tuntas struktur penyederhanaan birokrasi di Indonesia.
Beliau menggarisbawahi bahwa keberhasilan sebuah reformasi tidak semata-mata diukur dari jumlah lapisan organisasi yang dihapus ataupun kecepatan penyelesaian administrasi tertulis.
Jauh melampaui hal tersebut, esensi sejati dari perubahan ini terletak pada pembaruan budaya kerja pemerintah supaya lebih mengapresiasi keahlian, menumbuhkan kerja sama antarlembaga, serta menerapkan kebijakan yang manfaatnya dapat dinikmati langsung oleh masyarakat.
Sebagai implementasi konkret dari pembenahan itu, Indonesia telah memangkas jenjang struktural dalam birokrasi dan mentransformasikannya ke dalam posisi jabatan fungsional.
Kebijakan tersebut ditempuh demi mempersingkat jalur birokrasi dalam pengambilan keputusan yang selama ini berliku, sembari mengeliminasi rangkaian proses kerja yang tidak memberikan nilai tambah.
Selain itu, Erwan juga memberikan catatan kritis terhadap tren antusiasme transformasi digital di lingkungan instansi pemerintah.
Menurut pandangannya, proses digitalisasi tidak boleh disalahartikan sebagai solusi instan yang hanya mengalihkan rumitnya birokrasi manual ke dalam bentuk platform aplikasi digital.
Pemangkasan alur layanan serta harmonisasi aturan hukum wajib diselesaikan lebih dulu sebelum menyuntikkan perangkat teknologi ke dalam mekanisme pelayanan masyarakat.
Prinsip digitalisasi yang tepat guna tersebut saat ini sedang direalisasikan oleh Kementerian PANRB melalui kolaborasi bersama lembaga terkait lewat pembangunan Perlinsos Digital.
Sistem ekosistem digital ini dibangun secara spesifik guna menyatukan basis data kondisi sosial dan ekonomi warga dengan tingkat akurasi yang tinggi.
Sasaran utamanya sangat jelas, yaitu memfasilitasi negara dalam membaca kebutuhan nyata masyarakat sekaligus mendistribusikan bantuan perlindungan sosial secara akurat, sehingga warga tidak lagi dibebani keharusan mengumpulkan berkas fisik yang berulang.
Mengakhiri pemaparannya, Erwan menegaskan bahwa upaya penyederhanaan birokrasi wajib terinternalisasi sebagai etos kerja jangka panjang, dan bukan hanya menjadi agenda pembaruan yang bersifat sementara.
Lewat penerapan konsep whole of government, tembok ego sektoral yang selama ini memisahkan antarinstansi secara bertahap mulai dikikis habis.
Keikutsertaan secara aktif di panggung internasional ini akhirnya memberikan kesempatan emas bagi Indonesia untuk saling bertukar wawasan mengenai praktik terbaik global, demi merumuskan sistem birokrasi yang tanggap, transparan, dan sungguh-sungguh berorientasi pada pelayanan publik. (Humas PANRB)
Tinggalkan Balasan