Media Bangsa – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dukungan APBN terhadap sektor swasta tidak selalu berbentuk insentif fiskal langsung. Pemerintah menjalankan berbagai kebijakan fiskal untuk menurunkan biaya modal dan memperkuat likuiditas sektor keuangan.
Salah satu langkah pemerintah berupa penempatan dana pada perbankan dengan biaya yang efisien. Menurut Purbaya, tambahan likuiditas dalam sistem keuangan dapat menurunkan suku bunga.
Kondisi tersebut kemudian memberikan ruang lebih besar bagi dunia usaha untuk berkembang. Dengan demikian, kebijakan fiskal tidak hanya berfokus pada pemberian insentif kepada pelaku usaha.
“Bunga turun ketika supply bertambah di sistem perekonomian. Itu sebetulnya insentif ke sektor non-pemerintah,” jelas Menkeu Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Pemerintah Tekan Biaya Modal
Pemerintah juga memastikan seluruh Special Mission Vehicles (SMV) di bawah Kementerian Keuangan tidak mengambil bunga tinggi dari perbankan. Langkah tersebut bertujuan menekan cost of capital dan lending rate bagi dunia usaha.
Dengan biaya modal yang lebih rendah, pelaku usaha memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan bisnis. Pemerintah berharap kondisi tersebut dapat memperkuat aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan sektor swasta.
Selain itu, pemerintah terus melihat berbagai hambatan yang mengganggu kegiatan usaha. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki efektivitas kebijakan fiskal di lapangan.
Satgas Debottlenecking Bantu Dunia Usaha
Di sisi lain, pemerintah menjalankan Satgas Debottlenecking untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha.
Melalui mekanisme tersebut, dunia usaha dapat menyampaikan persoalan secara langsung. Pemerintah kemudian menindaklanjuti persoalan tersebut agar proses penyelesaiannya berjalan lebih cepat.
“Kalau kita lihat dari kertas, dari paper base, semuanya bagus. Masalahnya di implementasi. Jadi kita ambil approach itu untuk memastikan di lapangan semuanya betul-betul berjalan,” kata Purbaya.
Menurut Purbaya, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan. Karena itu, pemerintah tidak hanya melihat kualitas kebijakan di atas kertas.
Fokus pada Pengelolaan Fiskal
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara penerimaan, belanja, dan aktivitas ekonomi. Pemerintah juga terus memperbaiki kualitas pengelolaan fiskal.
Menkeu Purbaya menekankan bahwa penguatan fiskal ke depan tidak hanya mengandalkan kenaikan tarif pajak. Pemerintah akan lebih banyak meningkatkan kualitas pengelolaan penerimaan dan belanja.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjaga kekuatan fiskal sekaligus memberikan dukungan bagi sektor swasta. Pemerintah juga ingin memastikan aktivitas ekonomi tetap bergerak secara berkelanjutan.
“Penerimaan kuat, belanja kuat, yang didukung oleh penerimaan yang kuat,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan