Menu

Mode Gelap
Djauzi dan Rafa Jadi Mojang Jajaka Kota Bandung 2023 *Pemilu 2024 Momentum Bagi Rakyat Indonesia Menentukan Masa Depan Negara dan Bangsa* Ini salah satu manfaat dari pajak yang Anda bayarkan… fasilitas kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, seperti @bpjskesehatan_ri. Ditjen pen pada rapat kerja HIMKI tahun 2023 Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara badan pengawas keuangan dan pembangunan dengan provinsi Papua Selatan Papua tengah Papua pegunungan dan Papua barat daya

Bisnis · 19 Sep 2023 08:47 WIB ·

*Wujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, BSKDN Kemendagri Bicara Urgensi Evaluasi Kinerja*

Jakarta- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bicara urgensi evaluasi kinerja sebagai salah satu upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif. Hal itu disampaikan Plh. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa BSKDN Abas Supriyadi saat menerima kunjungan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Ruang Rapat Lantai 4 BSKDN pada Senin, 18 September 2023.

Lebih lanjut Abas mengatakan, dengan melakukan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan, pemerintah daerah (Pemda) Kaltim baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota dapat mengetahui berbagai penyebab kurang maksimalnya hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di wilayahnya.

Menurut Abas, evaluasi saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan upaya memperbaiki kekurangan yang ada di masing-masing daerah. Kedua aspek tersebut perlu dilakukan daerah, sehingga hasil pengukuran IPKD bisa mengalami peningkatan. “Bapak/Ibu sudah bisa melihat sendiri hasilnya, kekurangannya di mana dan kekurang-kekurangan itulah yang kemudian perlu dilengkapi di tahun ini, sebagai bagian dari evaluasi menjadi capaian kerja di daerah,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Abas mengimbau daerah agar fokus memprioritaskan data IPKD yang belum terinput di tahun sebelumnya. Dia berharap, daerah lebih jeli saat menginput data pada aplikasi IPKD, sehingga kesalahan di tahun sebelumnya tidak terjadi kembali.

“Terutama fokus pada hal-hal yang tahun lalu belum terinput, kami mohon diprioritaskan terutama apalagi IPKD yang terus menjadi sorotan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Abas mengatakan, perhatian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terhadap isu inflasi sangat besar. Dalam hal ini inflasi menjadi salah satu isu yang erat dengan pengukuran IPKD. Oleh karenanya, Abas berharap masing-masing Pemda dapat bersinergi memantau kinerja pengelolaan keuangan di wilayahnya masing-masing, termasuk dalam penanganan inflasi.

“Tiap senin Pak Menteri monitoring inflasi di daerah yang menjadi bagian dari pengukuran IPKD juga. Untuk itu, kami mohon kerja sama Bapak/Ibu untuk melakukan check and recheck ke provinsi kabupaten/kota masing-masing,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 18 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Kerja Bakti “Pembersihan Sampah Sekitar Sungai di Desa Ciburial RW 7

15 June 2024 - 21:50 WIB

Kegiatan Pengolahan Sampah Terpadu di Desa Ciburial “Mengubah Sampah Organik Menjadi Pupuk Kompos”

15 June 2024 - 21:43 WIB

Profil Desa Ciburial: Keindahan Alam yang Membutuhkan Pengelolaan Sampah Terpadu

15 June 2024 - 21:33 WIB

Tax Policy and Economic Elites: Going Where the Money is Earmarking

12 June 2024 - 05:59 WIB

PERMASALAHAN KASUS GOOGLE TERHADAP KONSEP BUT

12 June 2024 - 02:56 WIB

pabrikpaving.id Bantu Supply Paving Block Kualitas No 1 untuk Area Jogja dan Sekitarnya

5 June 2024 - 13:12 WIB

Paving Block
Trending di Nasional