Menu

Mode Gelap
Djauzi dan Rafa Jadi Mojang Jajaka Kota Bandung 2023 *Pemilu 2024 Momentum Bagi Rakyat Indonesia Menentukan Masa Depan Negara dan Bangsa* Ini salah satu manfaat dari pajak yang Anda bayarkan… fasilitas kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, seperti @bpjskesehatan_ri. Ditjen pen pada rapat kerja HIMKI tahun 2023 Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara badan pengawas keuangan dan pembangunan dengan provinsi Papua Selatan Papua tengah Papua pegunungan dan Papua barat daya

Bisnis · 7 Sep 2023 15:10 WIB ·

*Uji Sidang Tertutup Program Doktor Hukum Universitas Borobudur, Ketua MPR RI Bamsoet Ingatkan Pentingnya Sistem Surveilans Terintegrasi*

MEDIABANGSA.*JAKARTA* – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur Bambang Soesatyo menekankan pentingnya Indonesia memiliki sistem surveilans terintegrasi. Untuk mendeteksi, mencegah, dan merespon secara cepat terhadap krisis kesehatan yang dihadapi bangsa. Sebagai modal tatkala bangsa Indonesia kembali dihadapkan pada krisis kesehatan seperti pandemi penyakit menular layaknya pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.

“Pandemi Covid-19 telah mengajarkan dan menunjukan kepada kita, tentang betapa rapuhnya sistem kesehatan nasional dalam menghadapi krisis kesehatan. Pandemi Covid-19 juga mengajarkan kepada kita agar di masa depan selalu siap menghadapi ancaman yang sangat berbahaya dan berdampak masif. Tidak hanya bagi kesehatan, melainkan juga ekonomi, sosial, bahkan politik,” ujar Bamsoet saat menjadi penguji disertasi Agus Sutarman yang berprofesi sebagai dokter bedah di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), di Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Jakarta, Kamis (7/9/23).

Turut hadir para penguji lainnya antara lain, Promotor sekaligus Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur Prof. Faisal Santiago, Ko-Promotor Rineke Sara, penguji internal Prof. Rudi Bratamanggala dan Ahmad Redi, serta penguji eksternal Prof. Zainal Arifin Husein.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, disertasi Agus Sutarman membahas tentang ‘Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Dalam Kejadian Luar Biasa Pada Wabah Penyakit Menular di Indonesia’. Sangat relevan bagi Indonesia dalam menyiapkan sistem surveilans terintegrasi.

“Selain menunjukan rapuhnya sistem kesehatan nasional, pandemi Covid-19 juga memberikan pelajaran besar bagi kita untuk memberikan perlindungan hukum secara nyata terhadap para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Mengingat adanya dua dasar peniadaan kesalahan dokter, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf yang ditetapkan di dalam KUHP. Terlebih jika mereka melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar operating procedure,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, profesi tenaga medis dan kesehatan sangat rentan terhadap kriminalisasi. Karenanya harus ada aturan yang jelas terkait prosedur hukum menyangkut profesi mereka. Pentingnya perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan Pasal 57 UU No.36/2014 tentang Tenaga Kesehatan, serta Pasal 50 huruf a UU No.29/2004 tentang Praktik Dokter.

Perlindungan hukum tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari hak dan kewajiban, sesuai ketentuan Pasal 50 UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran, serta Pasal 8 dan 9 UU No. 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang meliputi perlindungan hukum dalam penegakan hukum. Tinggal implementasinya dilapangan yang perlu ditingkatkan.

“Misalnya, jika sesuai dengan standar profesi dan standar operating procedure, serta iktikad baik, maka tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak bisa langsung dihadapkan pada masalah hukum. Seandainya pihak keluarga pasien tidak puas, bisa terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi maupun melalui Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI),” pungkas Bamsoet. (*)

Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Naik Bus, Ganjar-Mahfud Hadiri Sidang Perdana Sengketa Pilpres di MK

9 May 2024 - 10:39 WIB

Antisipasi sesar lembang.brin dorong bangunan di bandung gunakan anti gempa

8 May 2024 - 20:13 WIB

Tak Lagi Nyaleg DPR RI, Ono Surono: Saya Diperintah Nyalon DPRD Jabar

8 May 2024 - 19:02 WIB

Ganjar-Mahfud Resmi Deklarasi Oposisi!

8 May 2024 - 17:55 WIB

Google Ads Bantu UMKM Jangkau Lebih Banyak Customer

6 May 2024 - 13:21 WIB

Google Ads

Sosialisasi Program Ciburial MeSaT (Mengelola Sampah Terpadu) di Desa Ciburial, Kec. Cimenyan oleh mahasiswa yang melaksanakan program Magang MSIB di PT. Agritama Sinergi Inovasi penempatan Ketapang Kita beserta para penggiat lingkungan

3 May 2024 - 09:42 WIB

Trending di Kesehatan