Menu

Mode Gelap
Djauzi dan Rafa Jadi Mojang Jajaka Kota Bandung 2023 *Pemilu 2024 Momentum Bagi Rakyat Indonesia Menentukan Masa Depan Negara dan Bangsa* Ini salah satu manfaat dari pajak yang Anda bayarkan… fasilitas kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, seperti @bpjskesehatan_ri. Ditjen pen pada rapat kerja HIMKI tahun 2023 Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara badan pengawas keuangan dan pembangunan dengan provinsi Papua Selatan Papua tengah Papua pegunungan dan Papua barat daya

Bisnis · 24 Aug 2023 14:17 WIB ·

*TINDAKAN DEBITUR PAILIT MENGALIHAKAN ASET YANG MERUGIKAN KREDITUR DAPAT DIBATALKAN MELALUI ACTIO PAULIANA*

*PENCERAHAN HUKUM*

MEDIABANGSA.Actio Pauliana adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang Kreditur mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh Debitur terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh Debitur perbuatan tersebut merugikan Kreditur.

Pranata Actio Pauliana dalam hukum perdata dikenal dalam 3 lapangan, yakni dalam perkara perdata umum (common private legal case) – Pasal 1341 KUHPerdata, perkara waris – Pasal 1061 KUHPerdata dan perkara kepailitan – Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU.

Dalam konteks kepailitan, Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Syarat agar pembatalan dapat dilakukan haruslah dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur.

Oleh karena itu jika terdapat perbuatan debitur pailit yang merugikan kepentingan kreditur dapat diajukan gugatan actio pauliana ke pengadilan untuk membatalkan perbuatan hukum dimaksud. Namun dengan catatan syarat mutlak yang harus dapat dibuktikan adalah perbuatan hukum tersebut dilakukan dengan iktikad tidak baik untuk merugikan pihak kreditur.

Hal ini sesuai dengan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 017K/N/2007 tertanggal 27 Juli 2007* yang menyatakan bahwa “untuk pembatalan jual beli yang dilakukan oleh seorang debitur pailit, harus dapat dibuktikan bahwa jual-beli tersebut dilakukan dengan iktikad tidak baik untuk merugikan pihak kreditur”

Jakarta, 24 Agustus 2023

Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Sains dan Teknologi Miliki Peran Penting dalam Wujudkan SDGs

21 February 2024 - 07:00 WIB

Zulpikar, Pengamat Politik Bank Zoel Institute : Banyak Kejanggalan Pada Pemilu 2024

20 February 2024 - 22:06 WIB

Rapat Tahun OJK, Ketua MPR RI Bamsoet Optimistis Perekonomian Nasional Meningkat Pasca Pemilu 2024

20 February 2024 - 17:46 WIB

Pelaku Penganiayaan di Patikraja Banyumas Dibekuk Polisi

20 February 2024 - 15:04 WIB

OJK-BPK Perkuat Kompetensi Pengendalian Kualitas Pengawasan IJK

20 February 2024 - 11:03 WIB

Perpres Nomor 19/2024 Diharapkan Mampu Akselerasi Industri Gim Nasional

20 February 2024 - 10:54 WIB

Trending di Bisnis