Menu

Mode Gelap
Djauzi dan Rafa Jadi Mojang Jajaka Kota Bandung 2023 *Pemilu 2024 Momentum Bagi Rakyat Indonesia Menentukan Masa Depan Negara dan Bangsa* Ini salah satu manfaat dari pajak yang Anda bayarkan… fasilitas kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, seperti @bpjskesehatan_ri. Ditjen pen pada rapat kerja HIMKI tahun 2023 Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara badan pengawas keuangan dan pembangunan dengan provinsi Papua Selatan Papua tengah Papua pegunungan dan Papua barat daya

Bisnis · 15 Sep 2023 18:41 WIB ·

*Tertinggi Secara Nasional, BSKDN Kemendagri Ungkap Nilai IPKD 3 Daerah di Jabar*

Jakarta- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 3 daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki nilai tertinggi secara nasional. Pengukuran tersebut dilakukan pada tahun 2022 terhadap anggaran tahun 2021.

Ketiga daerah tersebut meliputi Kabupaten Karawang dengan nilai 85,212 pada kategori kabupaten dengan klaster kemampuan keuangan daerah tinggi. Berikutnya Kota Tasikmalaya dengan nilai 85,589 pada kategori kota dengan klaster kemampuan keuangan daerah tinggi, dan Kota Sukabumi dengan nilai 76,658 pada kategori kota dengan klaster kemampuan keuangan daerah sedang.

“Dari hasil pengukuran IPKD tersebut, diharapkan dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah,” Jelas Plh. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa BSKDN Abas Supriyadi. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) IPKD yang digelar Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jabar secara hybrid pada Jumat, 8 September 2023.

Abas melanjutkan, pengelolaan keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tercapai tidaknya pembangunan di daerah sedikit banyak ditentukan oleh pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan. Tidak hanya itu, menurut Abas pengelolaan keuangan daerah juga harus memperhatikan rasa keadilan dan manfaatnya bagi masyarakat.

“Untuk mewujudkan itu semua, perlu dilakukan pengukuran IPKD untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BP2D Provinsi Jawa Barat Linda Al Amin mengungkapkan urgensi penyelenggaraan Bimtek tersebut untuk memberikan pemahaman yang benar terkait proses penginputan data IPKD. Linda berharap kesalahan penginputan data pada aplikasi IPKD tidak terjadi lagi. Dengan demikian, ke depan dirinya optimistis nilai IPKD seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jabar akan semakin baik.

Melalui bimbingan teknis ini, kami berharap kesalahan dalam penginputan data IPKD menjadi nihil, sehingga data IPKD di seluruh kabupaten dan kota (di Jabar) benar-benar menggambarkan kondisi keuangan daerah,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Naik Bus, Ganjar-Mahfud Hadiri Sidang Perdana Sengketa Pilpres di MK

9 May 2024 - 10:39 WIB

Antisipasi sesar lembang.brin dorong bangunan di bandung gunakan anti gempa

8 May 2024 - 20:13 WIB

Tak Lagi Nyaleg DPR RI, Ono Surono: Saya Diperintah Nyalon DPRD Jabar

8 May 2024 - 19:02 WIB

Ganjar-Mahfud Resmi Deklarasi Oposisi!

8 May 2024 - 17:55 WIB

Google Ads Bantu UMKM Jangkau Lebih Banyak Customer

6 May 2024 - 13:21 WIB

Google Ads

Sosialisasi Program Ciburial MeSaT (Mengelola Sampah Terpadu) di Desa Ciburial, Kec. Cimenyan oleh mahasiswa yang melaksanakan program Magang MSIB di PT. Agritama Sinergi Inovasi penempatan Ketapang Kita beserta para penggiat lingkungan

3 May 2024 - 09:42 WIB

Trending di Kesehatan