Menu

Mode Gelap
Djauzi dan Rafa Jadi Mojang Jajaka Kota Bandung 2023 *Pemilu 2024 Momentum Bagi Rakyat Indonesia Menentukan Masa Depan Negara dan Bangsa* Ini salah satu manfaat dari pajak yang Anda bayarkan… fasilitas kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, seperti @bpjskesehatan_ri. Ditjen pen pada rapat kerja HIMKI tahun 2023 Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara badan pengawas keuangan dan pembangunan dengan provinsi Papua Selatan Papua tengah Papua pegunungan dan Papua barat daya

Bisnis · 12 Sep 2023 21:26 WIB ·

*Terima Menteri PPN/Kepala Bappenas, Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Penerapan Skema Single Salary bagi Aparatur Sipil Negara*

MEDIABANGSA.*JAKARTA* – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung usulan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) Suharso Monoarfa yang mendorong penerapan skema single salary atau gaji tunggal bagi aparatur sipil negara (ASN). Usulan serupa juga pernah disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2019 lalu.

Penerapan single salary dapat menghindarkan rangkap jabatan ASN, khususnya yang sudah diposisi eselon 1, menjadi komisaris di berbagai BUMN. Sebagaimana yang saat ini lazim terjadi di berbagai kementerian dan lembaga. Bahkan di kementerian keuangan, banyak pejabat ASN yang rangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai BUMN. Menimbulkan ketidakadilan sekaligus berpotensi conflict of interest antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Tidak heran jika muncul pandangan publik bahwa rangkap jabatan tersebut dicurigai sebagai modus ‘korupsi terselubung’.

“Selain rangkap jabatan, kewenangan fiskal kementerian keuangan yang terlalu besar juga mendapatkan sorotan dari banyak pihak. Terlebih dengan terbitnya UU No 17/2003, membuat Bappenas tidak lagi punya kewenangan perencanaan alokasi anggaran. Sehingga kewenangan alokasi anggaran terpusat di kementerian keuangan. Bappenas menjadi mitra kementerian keuangan terkait perencanaan fiskal, makro dan kemudian menyusun rencana kerja pemerintah, tetapi kewenangan anggarannya tetap di kementerian keuangan. Kewenangan anggaran kementerian keuangan yang full power, sebaiknya juga ditinjau kembali, dalam rangka penguatan check and balances antar kementerian dan lembaga negara,” ujar Bamsoet usai menerima Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, Gedung Nusantara III MPR RI, Jakarta, Selasa (12/9/23).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain, Hidayat Nur Wahid, Yandri Susanto dan Fadel Muhammad. Hadir pula Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska. Sementara jajaran Kementerian PPN/Bappenas yang hadir antara lain, Sesmen PPN/Sestama Taufik Hanafi, Deputi Bidang Ekonomi Amalia Adininggar Widyasanti, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Teni Widuriyanti, serta Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Eka Chandra Buana.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mengapresiasi keberhasilan kementerian PPN/Bappenas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang kemudian diajukan sebagai RUU RPJPN 2025-2045 dan telah masuk dalam Prolegnas Prioritas di DPR RI. Ditargetkan RUU tersebut bisa disahkan menjadi UU sebelum pendaftaran pasangan calon presiden – calon wakil presiden. Sehingga RPJPN 2025-2045 bisa menjadi rujukan bagi Capres-Cawapres dalam penyusunan visi dan misi.

RPJPN 2025-2045 merupakan visi, misi, arah pembangunan sekaligus pedoman mencapai Visi Indonesia Emas 2045 menuju Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Sedangkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang sedang disiapkan MPR RI lebih bersifat filosofis dan arahan dalam pembangunan nasional untuk memastikan keberlangsungan visi dan misi negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Keberadaan PPHN yang bersifat filosofis dan arahan, dipastikan tidak akan mengurangi kewenangan pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan nasional baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, keberadaan PPHN menjamin siapapun presiden yang menggantikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2024 nanti, maupun presiden pengganti berikutnya di Pemilu selanjutnya, akan tetap menjalankan Visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana yang termuat dalam RPJPN 2025-2045.

“Jangan sampai ganti pemerintahan, ganti haluan pembangunan. Karena kepemimpinan merupakan tongkat estafet yang harus berkesinambungan, bukan seperti meteran pom bensin yang selalu mulai dari nol,” pungkas Bamsoet. (*)

Artikel ini telah dibaca 10 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Gelaran F1 Powerboat Gairahkan Pergerakan Penumpang di Bandara Raja Sisingamangaraja XII

4 March 2024 - 07:00 WIB

AP II Bersama InJourney Group Kembangkan Pariwisata Banyuwangi

3 March 2024 - 19:17 WIB

Diharapkan Bisa Diujicobakan Juli 2024, Ini Progres Pembangunan Bandara IKN

2 March 2024 - 07:00 WIB

Penggunaan Kereta Otonom di IKN Jadi Lompatan Teknologi Transportasi Masa Depan

2 March 2024 - 07:00 WIB

Pemerintah Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh Solid di 2024

1 March 2024 - 17:01 WIB

Kain Ulos Asal Tarutung Diminati Pengunjung F1 Powerboat Danau Toba 2024

1 March 2024 - 16:45 WIB

Trending di Bisnis