Menu

Mode Gelap
Djauzi dan Rafa Jadi Mojang Jajaka Kota Bandung 2023 *Pemilu 2024 Momentum Bagi Rakyat Indonesia Menentukan Masa Depan Negara dan Bangsa* Ini salah satu manfaat dari pajak yang Anda bayarkan… fasilitas kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, seperti @bpjskesehatan_ri. Ditjen pen pada rapat kerja HIMKI tahun 2023 Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara badan pengawas keuangan dan pembangunan dengan provinsi Papua Selatan Papua tengah Papua pegunungan dan Papua barat daya

Bisnis · 6 Sep 2023 20:48 WIB ·

STRANAS PK DORONG UTILISASI NIK UNTUK PENERIMA BANSOS

MEDIABANGSA.[BERITA KPK] Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (@Stranas_PK) terus mendorong utilisasi NIK untuk meningkatkan akurasi ketepatan pemberian bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat dengan menyelenggarakan pertemuan yang mengajak lebih dari 380 jajaran pemerintah daerah secara daring maupun luring, 5 September 2023

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa hal ini dilakukan agar kedepannya, tidak lagi ditemukan sengkarut distribusi bansos, seperti data ganda hingga penerima fiktif. “Jika ASN hingga pengurus perusahaan menerima bansos, ini akan menjadi fraud. Akan ada indikasi korupsi, misalnya bisa saja dia didaftarkan, lalu bansosnya nanti dibagi dua dengan oknum,” ucap Alex.

Pertemuan ini dipimpin oleh Koordinator Pelaksana @Stranas_PK sekaligus Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Sosial Tri Rismaharini @KemensosRI, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, Direktur Perencanaan Strategis & TI Pramudya Iriawan Buntor, dan Dirjen AHU Cahyo R. Muzhar.

Dari pertemuan tersebut, diketahui bahwa masih ada 23,8 ribu ASN, 493 pemilik upah diatas upah minimum kabupaten, serta 14 ribu pengurus/pemilik Badan Hukum, yang terdaftar sebagai penerima bansos dan terindikasi tidak layak menerima. Data tertinggi terjadi di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

KPK juga telah mengungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi bansos beras di Kemensos, yang merugikan keuangan negara hingga Rp127,5 miliar. Dalam perkara itu, KPK telah menetapkan enam orang sebagai Tersangka, yakni dari pihak penyelenggara negara dan swasta.

Stranas PK meminta pada pemerintah daerah agar terus melakukan perbaikan atau pengkinian data supaya bansos salah sasaran tidak terjadi lagi, dan bisa menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi. Apalagi, pada Januari 2023 lalu, BPK menemukan sebanyak 10.249 keluarga penerima manfaat bansos, tidak tepat sasaran.

Pahala menuturkan, terkait bansos salah sasaran ini, setiap bulannya negara merugi hingga Rp523 miliar, maka agar data bansos dari tiap daerah bisa diperbaharui dengan tenggat waktu 1 bulan ke depan agar kerugian ini tidak lagi terjadi. “Pemerintah daerah bisa melakukan pembaharuan dan masyarakat bisa cek bansos di Cekbansos.kemensos.go.id atau di JAGA.id. Di sini bisa terlihat orangnya benar-benar layak atau tidak. Kalau tidak bisa dilaporkan ke pemerintah setempat,” ujar Pahala

Hingga Mei 2023, Stranas PK telah berhasil mendorong angka yang semula hanya 44% menjadi 98% padanan NIK dengan DTKS dari sekitar 149 juta DTKS. Sehingga, ke depannya dipastikan penerima bantuan sosial merupakan DTKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Risma menuturkan bahwa penyaluran bansos bisa optimal, pihaknya sudah bersepakat dengan Disdukcapil untuk melakukan pengkinian data NIK satu bulan sekali. “Dalam penyaluran bansos cukup sulit. Misalnya, saat ini saya tanda tangani, mungkin 5 menit kemudian ada penerima bansos yang meninggal, tapi datanya belum diperbaharui. Dengan dilakukan pengkinian satu bulan sekali, harapannya kerugian negara bisa diminimalisir,” ujar Risma

#Bansos
#StranasPK
#JAGAID
#PencegahanKPK

Artikel ini telah dibaca 12 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Kerja Bakti “Pembersihan Sampah Sekitar Sungai di Desa Ciburial RW 7

15 June 2024 - 21:50 WIB

Kegiatan Pengolahan Sampah Terpadu di Desa Ciburial “Mengubah Sampah Organik Menjadi Pupuk Kompos”

15 June 2024 - 21:43 WIB

Profil Desa Ciburial: Keindahan Alam yang Membutuhkan Pengelolaan Sampah Terpadu

15 June 2024 - 21:33 WIB

Tax Policy and Economic Elites: Going Where the Money is Earmarking

12 June 2024 - 05:59 WIB

PERMASALAHAN KASUS GOOGLE TERHADAP KONSEP BUT

12 June 2024 - 02:56 WIB

pabrikpaving.id Bantu Supply Paving Block Kualitas No 1 untuk Area Jogja dan Sekitarnya

5 June 2024 - 13:12 WIB

Paving Block
Trending di Nasional