Menu

Mode Gelap
Djauzi dan Rafa Jadi Mojang Jajaka Kota Bandung 2023 *Pemilu 2024 Momentum Bagi Rakyat Indonesia Menentukan Masa Depan Negara dan Bangsa* Ini salah satu manfaat dari pajak yang Anda bayarkan… fasilitas kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, seperti @bpjskesehatan_ri. Ditjen pen pada rapat kerja HIMKI tahun 2023 Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara badan pengawas keuangan dan pembangunan dengan provinsi Papua Selatan Papua tengah Papua pegunungan dan Papua barat daya

Bisnis · 12 May 2023 07:16 WIB ·

.SECARA HUKUM YANG DIPERIKSA DAN DIVONIS HAKIM ATAS TERPIDANA MUHAMMAD SH BIN JURAIN CS ITU BERKAS SAMPAH .

Kita harus melihat dengan fakta dan data yang akurat serta valid, bahwa yang diperiksa oleh majlis hakim dan yang divonis hakim ( PN.PT.KASASI MARI )

Terpidana H.ASMAWI , MUHAMMAD SH BIN JURAIN DAN AINI itu bukan atas dasar hukum tapi berkas hasil kejahatan,berkas Mafia, berkas kepalsuan, berkas hasil perbuatan melawan hukum, serta berkas TUMPUKAN SAMPAH sengaja dijadikan alat bukti oleh oknum APH ( PENYIDIK, JPU, HAKIM) untuk penegakan hukum.

Diduga para APH ini jadikan institusi nya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan terhadap masyarakatnya ( sipembayar pajak kepada negara ).
Fakta hukum yang
membuktikan bahwa berkas kejahatan ( tumpukan sampah ) seperti :

1. Hasil Labfor Diduga palsu (DITINDAS ) no.2924 terbit tanggal 30 Maret 2000., Sebab tidak ada bukti hasil Labfor itu menyatakan SKT itu NON EDENTIK, Sepanjang tidak ada bukti NON EDENTIK maka secara hukum LP 40 itu dianggap ilegal, atau LP berkas hasil perbuatan melawan hukum.

2. Klarifikasi surat KAPOLDA KALSEL no B.3312/2017 , atas dasar surat KAPOLDA tersebut tidak ada bukti H.ASMAWI jadi tersangka, dan tercantumnya nama H.ASMAWI jadi tersangka, terdakwa, terpidana itu dianggap hasil rekayasa diluar hukum ( LP 40/2016 ). maka H.ASMAWI dianggap hukum tersangka, terdakwa, terpidana ilegal, atau tercantumnya nama H.ASMAWI jadi tersangka, terdakwa, terpidana dianggap salah orang dan salah nama (salah subjek hukum ).

Maka putusan hakim terhadap vonis H.ASMAWI bisa disebut vonis hasil kejahatan seperti ( aksi pembohongan publik, persengkongkolan jahat, pencaplokan nama diluar hukum .atau semacam vonis hasil perbuatan melawan hukum karena terbukti putusan hakim itu pengguna nama hasil kejahatan ( Pencaplokan nama orang lain diluar hukum )yakni LP 40.

Atau vonis hasil aksi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kejahatan dalam jabatan serta mal praktek yang dilakukan oleh oknum aparatur penyelenggara negara ( hakim ) yang merugikan masyarakat dan negara.

3. Akibat LP 40 itu salah orang dan salah nama ( Ter sangka H.ASNAWI ) maka kesaksian sdr MAKSUM sebagai pelapor dianggap Saksi palsu yang merugikan masyarakat dan negara. Apalagi yang dilaporkan itu bukan tanda tangan milik MAKSUM tapi tanda tangan Ketua RT 7.kel.sei.lulut ( SDR.MANSYAH.AK) alm.yang tidak ada kaitan hukum tanda tangan tersebut dengan pribadi sdr MAKSUM.

4. SHM 6156 milik mafia tanah yang keberatan atas SKT 047 an.ASMAWI diduga SHM 6156 palsu, bahkan saat sidang sertifikat itu tidak pernah dihadirkan JPU diruang sidang majelis hakim. boleh dicek CCTV-NYA saat sidang berjalan.seolah ada persengkokolan jahat terjadi pembiaran agar SHM palsu itu tidak dihadirkan.

5. SKT 047 secara hukum bukan hasil sitaan tapi hasil rampasan, sebab yang menjadi subjek hukum itu tersangkanya bukan H.ASMAWI..tapi H.ASNAWI. penyitaan salah surat.akibat salah surat maka yang dilabfor itu ternyata hasil kejahatan ( SKT hasil rampasan dengan bukti salah surat dan salah nama ). menurut hukum penyitaan dan hasil labfor itu dianggap hasil praktik penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kejahatan dalam jabatan yang berbuat curang kepada masyarakat

6. Pengguna nama ilegal yakni Muhammad SH bin JURAIN alias nama palsu/ nama hasil kejahatan yang tidak ada kaitan hukum dengan nama Muhammad SH bin Juraid. Atau Dianggap vonis hakim itu pengguna nama hasil kejahatan yakni salah orang dan salah nama ( salah subjek hukum ).

7.Lolosnya nama hasil kejahatan/ nama palsu ( Muhammad SH bin JURAIN ) dan lolosnya nama dari hasil aksi pencaplok nama orang lain (H. ASMAWI ) diluar hukum, ternyata nama palsu dan nama hasil pencaplokan itu dipergunakan untuk penegakan hukum

8. Lolosnya LP 40 diduga ILEGAL terbukti tersangka pengguna nama palsu ( H.ASNAWI ) menurut hukum ini LP SAMPAH ternyata masuk kepengadilan dikawal APARAT dan dipergunakan sebagai dasar dari semua proses penegakan hukum.

Terhadap peristiwa tersebut maka kepada bapak presiden RI Joko Widodo, Kapolri, Jaksa agung RI, ketua mahkamah agung RI, Menkopolhukam,JAMWAS kejaksaan agung RI, ketua pengawasan hakim agung RI, ketua DPR RI, KOMISI III DPR RI, ketua komisi yudisial RI serta instansi terkait

Diminta segera usut tuntas dugaan mafia tersebut sebab ini praktik yang merugikan masyarakat dan negara , dan merusak rasa keadilan, masyarakat. serta merusak/hilangnya kepercayaan publik kepada lembaga hukum sehingga rakyat seperti kami jadi korban kesewenangan APH yang bertindak secara tidak profesional atau diluar hukum .

Artikel ini telah dibaca 14 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Ganjar: Sukarno Tak Pernah Bicara Kepentingan Pribadi, Keluarga

5 July 2024 - 14:45 WIB

Ganjar hingga Ahok jadi ketua dpp PDIP hingga 2025

5 July 2024 - 14:35 WIB

Mahasiswa Agribisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Sosialisasikan Pembuatan Eco Enzym di Gapoktan Keputih Bersemi

4 July 2024 - 17:36 WIB

Mahasiswa Agribisnis UPN Jawa Timur Gelar Kerja Bakti Bersama Gapoktan Keputih Bersemi: Mengembangkan Komoditas Organik untuk Masa Depan Berkelanjutan

4 July 2024 - 14:23 WIB

Mata dan mulut tertutup lakban seorang pria di temukan tewas gantung diri di fly over Cimindi Cimahi Bandung

28 June 2024 - 11:56 WIB

Tim PKM RSH UMS, Lakukan Penelitian Tentang Taktik Bahasa dalam Kejahatan Siber

24 June 2024 - 12:01 WIB

Trending di Pendidikan