Menu

Mode Gelap
Djauzi dan Rafa Jadi Mojang Jajaka Kota Bandung 2023 *Pemilu 2024 Momentum Bagi Rakyat Indonesia Menentukan Masa Depan Negara dan Bangsa* Ini salah satu manfaat dari pajak yang Anda bayarkan… fasilitas kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, seperti @bpjskesehatan_ri. Ditjen pen pada rapat kerja HIMKI tahun 2023 Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara badan pengawas keuangan dan pembangunan dengan provinsi Papua Selatan Papua tengah Papua pegunungan dan Papua barat daya

Bisnis · 7 May 2023 08:54 WIB ·

Praktik Mafia Tanah Dibatasi Dengan Upaya Pencegahan

Berbagai upaya terus dilakukan untuk membatasi dan mencegah praktik mafia tanah. Kementerian ATR/BPN mengantisipasinya melalui aturan yang bisa membatasi praktik mafia tanah di hulu namun hal ini tetap membutuhkan peran serta berbagai stakeholder lainnya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan penanganan kasus sengketa, konflik, maupun kejahatan pertanahan. Saat ini Kementerian ATR/BPN juga tengah fokus melakukan berbagai tindak pencegahan kejahatan pertanahan atau yang biasa disebut mafia tanah sebagai bagian aksi dari hulu agar celah mafia tanah tak semakin merembet dan membesar.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian ATR/BPN R.B. Agus Widjayanto, pemerintah memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pencegahan terkait sengketa dan konflik pertanahan. Karena itu semua pihak diharapkan turut serta untuk melakukan tindakan pencegahan.

“Mencegah ini sebagai upaya kita terhadap sesuatu yang tidak kita harapkan itu terjadi sehingga rasanya kita tidak bisa melakukan sendiri. Perlu semua lini untuk bersama melakukan pencegahan dan pengawasan terkait berbagai kejahatan maupun aktivitas mafia pertanahan,” ujarnya.

Salah satu isu strategis yang menjadi fokus penanganan masalah pertanahan yaitu persoalan alas hak. Jika penyebab-penyebab persoalan seperti ini bisa diketahui lebih awal dan ditekan maka potensi permasalahan yang nantinya akan berujung kepada sengketa dan konflik pertanahan juga akan bisa dicegah.

Karena itu Agus berharap semua pihak bisa melakukan berbagai upaya pencegahan secara bersama dari faktor-faktor timbulnya masalah. Misalnya dari mulai aktivitas jual-beli, peralihan hak dan pendaftaran peralihan hak, dan lainnya seputar pengurusan legalitas pertanahan.

Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Penanganan Sengketa Konflik Tanah dan Ruang Hary Sudwijanto menambahkan, ada banyak celah untuk aktivitas mafia tanah yang muncul dari berbagai pihak. Misalnya dari kasus yang mencuat baru-baru ini dan melibatkan oknum PPAT yang melegalkan jual-beli tanah tanpa memeriksa keaslian dokumen.

“Dari oknum PPAT ini akhirnya berlanjut kepada oknum di Kantor Kementerian ATR/BPN yang menerbitkan sertifikat hasil pemalsuan oleh oknum PPAT dan aktivitas seperti ini merupakan salah satu modus mafia tanah. Ini modus menerbitkan produk hukum dengan cara melawan hukum,” katanya.

Karena itu dibutuhkan juga peran dari PPAT terkait pencegahan sehingga modus seperti ini tidak akan terjadi lagi. Begitu juga dengan mekanisme pengawasan untuk mengeliminasi terjadinya hal-hal yang bisa berujung pada sengketa dan konflik pertanahan. Pemerintah juga telah mengubah dan menyempurnakan peraturan salah satunya dengan UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Andi Tenrisau menjelaskan, UU Cipta Kerja melakukan perbaikan terhadap kebijakan pertanahan diantaranya ada peraturan tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum, bank tanah, hak pengelolaan, dan pemberian hak atas tanah dalam ruang atas dan ruang bawah tanah, hingga peraturan baru mengenai kawasan telantar.

“Jadi semuanya dilakukan dalam upaya meminimalkan sengketa dan konflik pertanahan seperti pemberian hak atas tanah yang sebatas bagi permukaan bumi. Kemudian memfasilitasii pemberian hak terhadap ruang atas bumi dan ruang bawah bumi juga mengatur hak bagi tanah ulayat. Dengan pengaturan ini diharapkan bisa meminimalisir terjadinya konflik karena sudah diatur sejak di bagian hulunya,” jelasnya.

Artikel ini telah dibaca 16 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Pemanfaatan Sampah Dapur Menjadi Cairan Serbaguna bersama Mahasiswa Pengabdian Masyarakat UPN “Veteran” Jawa Timur

22 June 2024 - 18:26 WIB

Sosialisasi “Pentingnya Sertifikasi Halal bagi UMKM Muda di Desa Candi, Kab. Sidoarjo”

20 June 2024 - 11:06 WIB

Kerja Bakti “Pembersihan Sampah Sekitar Sungai di Desa Ciburial RW 7

15 June 2024 - 21:50 WIB

Kegiatan Pengolahan Sampah Terpadu di Desa Ciburial “Mengubah Sampah Organik Menjadi Pupuk Kompos”

15 June 2024 - 21:43 WIB

Profil Desa Ciburial: Keindahan Alam yang Membutuhkan Pengelolaan Sampah Terpadu

15 June 2024 - 21:33 WIB

Tax Policy and Economic Elites: Going Where the Money is Earmarking

12 June 2024 - 05:59 WIB

Trending di Pendidikan