Menu

Mode Gelap
Djauzi dan Rafa Jadi Mojang Jajaka Kota Bandung 2023 *Pemilu 2024 Momentum Bagi Rakyat Indonesia Menentukan Masa Depan Negara dan Bangsa* Ini salah satu manfaat dari pajak yang Anda bayarkan… fasilitas kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, seperti @bpjskesehatan_ri. Ditjen pen pada rapat kerja HIMKI tahun 2023 Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara badan pengawas keuangan dan pembangunan dengan provinsi Papua Selatan Papua tengah Papua pegunungan dan Papua barat daya

Bisnis · 30 Mar 2024 09:08 WIB ·

Pemerintah Berupaya Percepat Peremajaan Sawit Rakyat


 Pemerintah Berupaya Percepat Peremajaan Sawit Rakyat Perbesar

Media Bangsa – Pemerintah berupaya mempercepat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) Tahun 2019-2024.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan RAN-KSB merupakan peta jalan perbaikan tata kelola kelapa sawit nasional menuju pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan,  Rapat ini dihadiri oleh Anggota Tim Nasional RAN-KSB yang terdiri dari 14 kementerian/lembaga serta 26 provinsi dan 217 kabupaten/kota sentra penghasil kelapa sawit.

“Inpres 6/2019 adalah instrumen pemerintah, tentu pelaksanaannya tidak hanya tanggung jawab kementerian/lembaga tapi juga pemerintah provinsi dan kabupaten. Oleh karena itu, rapat kali ini untuk mempercepat penyusunan rencana aksi daerah (RAD-KSB),” ujar Menko Perekonomian dalam siaran persnya yang diterima InfoPublik, Jumat (29/3/2024).

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP) Kementerian ATR/BPN, Iljas Tedjo Prijono yang turut hadir dalam kesempatan ini menjabarkan pekerjaan yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam implementasi Inpres 6/2019.

“Merujuk Inpres 6/2019, diamanatkan kepada Kementerian ATR/BPN antara lain meningkatkan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca dalam perkebunan kelapa sawit, melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan areal penggunaan lain, serta legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan,” sebut Iljas Tedjo Prijono.

Dirjen PSKP Kementerian ATR/BPN mengatakan, lahan kritis yang diprioritaskan ialah pada lokasi bekas tambang, lahan kritis di dalam atau luar areal kawasan hutan, tanah kritis karena kondisi alam, dan bekas perkebunan kelapa sawit yang tidak produktif. Sementara itu, arah kebijakan penanganan sengketa lahan yang menjadi rencana aksi Kementerian ATR/BPN adalah perbaikan tata kelola penanganan kasus pertanahan baik sengketa, konflik, perkara, maupun kejahatan pertanahan.

“Pemberantasan mafia tanah sedang sangat digalakkan oleh Kementerian ATR/BPN. Kemudian juga dalam rangka untuk menutup sekecil mungkin gerakan mafia tanah, kami melakukan digitalisasi dan validasi data kasus pertanahan, serta melakukan pengembangan aplikasi penanganan kasus pertanahan,” ungkap Iljas Tedjo Prijono.

Kemudian, tugas ketiga yang dilakukan Kementerian ATR/BPN, yaitu melakukan legalisasi aset yang awalnya dilakukan dengan identifikasi perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan. “Terkait dengan kebun sawit nasional data terkonsolidasi adalah pada areal penggunaan lain seluas 13 juta hektare dan kawasan hutan seluas 3,3 juta hektare di mana telah terbit SK Pelepasan Kawasan Hutan sebanyak 75 unit seluas 362.820 hektare,” terang Iljas Tedjo Prijono.

Sebelum berlangsungnya Rakornas ini, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Hadir dalam Rakornas, Kepala Badan Informasi Geospasial, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan beberapa gubernur serta bupati secara daring.

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Ganjar: Sukarno Tak Pernah Bicara Kepentingan Pribadi, Keluarga

5 July 2024 - 14:45 WIB

Ganjar hingga Ahok jadi ketua dpp PDIP hingga 2025

5 July 2024 - 14:35 WIB

Mata dan mulut tertutup lakban seorang pria di temukan tewas gantung diri di fly over Cimindi Cimahi Bandung

28 June 2024 - 11:56 WIB

pabrikpaving.id Bantu Supply Paving Block Kualitas No 1 untuk Area Jogja dan Sekitarnya

5 June 2024 - 13:12 WIB

Paving Block

*Aksi Bersama Segenap Elemen Masyarakat, Pers, Kaum Buruh, Aktivis Pergerakan Menolak UU Penyiaran & Pandemi Treaty*

28 May 2024 - 11:02 WIB

*Adakah yang Tahu Letak Jalan Culik di Bandung*

27 May 2024 - 15:31 WIB

Trending di Bisnis