Menu

Mode Gelap
Djauzi dan Rafa Jadi Mojang Jajaka Kota Bandung 2023 *Pemilu 2024 Momentum Bagi Rakyat Indonesia Menentukan Masa Depan Negara dan Bangsa* Ini salah satu manfaat dari pajak yang Anda bayarkan… fasilitas kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, seperti @bpjskesehatan_ri. Ditjen pen pada rapat kerja HIMKI tahun 2023 Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara badan pengawas keuangan dan pembangunan dengan provinsi Papua Selatan Papua tengah Papua pegunungan dan Papua barat daya

Bisnis · 3 May 2023 09:01 WIB ·

MENGENAL GUGATAN LAIN-LAIN TERHADAP DAFTAR BOEDEL PAILIT OLEH PIHAK KETIGA DALAM KEPAILITAN*

*PENCERAHAN HUKUM*foto dari google

Gugatan Lain-Lain diatur pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.”

Pada penjelasan pasal 3 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa :

“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.”

Berdasarkan pasal 3 ayat 1 diatas maka Gugatan Lain-Lain dibagi menjadi 4 jenis:

1. Gugatan Actio Pauliana yang dapat dilakukan Kurator

2. Gugatan Perlawanan terhadap Daftar Harta Pailit yang dapat dilakukan pihak ketiga yang merasa dirugikan.

3. Bantahan Terhadap Daftar Piutang.

4. Bantahan Terhadap Daftar Pembagian.

Hal ini sejalan dengan
*Putusan Mahkamah Agung Nomor 725 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, tertanggal 14 Juni 2016* Jo
*Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 2/Pdt.Sus/Gugatan Lain-Lain/2015/PN.Mks, tertanggal 1 September 2015*

Jakarta, 3 Mei 2023

Artikel ini telah dibaca 10 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Sains dan Teknologi Miliki Peran Penting dalam Wujudkan SDGs

21 February 2024 - 07:00 WIB

Zulpikar, Pengamat Politik Bank Zoel Institute : Banyak Kejanggalan Pada Pemilu 2024

20 February 2024 - 22:06 WIB

Rapat Tahun OJK, Ketua MPR RI Bamsoet Optimistis Perekonomian Nasional Meningkat Pasca Pemilu 2024

20 February 2024 - 17:46 WIB

Pelaku Penganiayaan di Patikraja Banyumas Dibekuk Polisi

20 February 2024 - 15:04 WIB

OJK-BPK Perkuat Kompetensi Pengendalian Kualitas Pengawasan IJK

20 February 2024 - 11:03 WIB

Perpres Nomor 19/2024 Diharapkan Mampu Akselerasi Industri Gim Nasional

20 February 2024 - 10:54 WIB

Trending di Bisnis