Media Bangsa – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan berhasil membuka akses ekspor perikanan melalui penerbangan rute langsung atau dikenal dengan istilah direct call dari Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar ke Hongkong.
Direct call itu diharapkan bisa memberikan efisiensi biaya dan waktu dalam kegiatan ekspor dari Sulawesi Selatan.
Direct call itu ditandai dengan pengiriman 4.126 kg produk perikanan yang terdiri dari ikan kerapu hidup, udang ronggeng, teripang kering, dan perut ikan.
“Alhamdulillah, kali ini sudah bisa ekspor langsung dari Makassar ke Hongkong,” kata Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Makassar, Siti Chadidjah, dalam keterangannya, Senin (9/10/2023).
Dikatakannya, komoditas tersebut diekspor oleh eksportir dari Sulawesi Selatan. Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP, BKIPM akan mendukung kebijakan pemerintah daerah melalui pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan komoditas perikanan.
“Tentu kami sangat support dari sisi penjaminan mutu dan keamanan produk yang akan diekspor langsung dari Makassar ke Hongkong,” terang Chadidjah.
Dalam kesempatan itu, Chadidjah memastikan penjaminan sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan berperan penting dan turut menyukseskan kegiatan launching itu. Semua produk yang diekspor telah melalui pemeriksaan karantina ikan, dan mutu hasil perikanan oleh petugas yang kompeten.
“Tentu itu menjadikan ekspor dari Sulsel ke Hongkong makin efektif dan efisiensi. Semoga kedepannya semakin banyak pelaku usaha yang menikmati kemudahan ini,” harapnya.
Selain peresmian direct call Makassar-Hongkong, dilakukan pula penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat menyukseskan ekspor langsung ini. Kegiatan tersebut ditujukan untuk memperlancar komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua pihak.
“Tentunya koordinasi tersebut akan memperlancar ekspor komoditi perikanan ke berbagai negara di seluruh dunia dan mendukung peningkatan ekonomi daerah di sektor Kelautan dan Perikanan,” tutupnya.
Sebagai informasi, Kegiatan Launching ini di buka oleh Plt. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, yang juga dihadiri oleh Bupati/Walikota se-Sulawesi Selatan, Unsur Forkopimda, instansi terkait dan pelaku usaha.
Menteri KP meminta dukungan pelaku usaha perikanan. Peraturan terbaru tentang hutan dan perhutanan sosial mendukung akses masyarakat.Hal itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial terkait legalitas lahan,” jelas Akbar.