Menu

Mode Gelap
Djauzi dan Rafa Jadi Mojang Jajaka Kota Bandung 2023 *Pemilu 2024 Momentum Bagi Rakyat Indonesia Menentukan Masa Depan Negara dan Bangsa* Ini salah satu manfaat dari pajak yang Anda bayarkan… fasilitas kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, seperti @bpjskesehatan_ri. Ditjen pen pada rapat kerja HIMKI tahun 2023 Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara badan pengawas keuangan dan pembangunan dengan provinsi Papua Selatan Papua tengah Papua pegunungan dan Papua barat daya

Bisnis · 30 Aug 2023 21:06 WIB ·

Ketua DPD RI Soroti Wacana Debt Transfer Utang Holding Perkebunan

MEDIABANGSA.JAKARTA-Rencana aksi korporasi Holding Perusahaan BUMN Perkebunan (PTPN III) yang akan menawarkan pengalihan utang (debt transfer) ke bank-bank plat merah (Himbara) senilai Rp.41 triliun mendapat sorotan dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Sebab, selain mendapat tentangan dari sejumlah kreditur lama mereka, holding perusahaan perkebunan tersebut masih punya pekerjaan besar untuk memperbaiki performa dan menyelesaikan beberapa persoalan yang melilit.

LaNyalla juga mengingatkan bank-bank negara untuk mengedepankan prudential banking principle, melalui prinsip 5C (character, collateral, capacity, capital dan condition of economic) yang ketat. Sehingga bukan karena sesama BUMN, lalu prinsip kehatian-hatian menjadi kendor.

“Ingat lho, ada ancaman pidana dan denda bagi bank yang terbukti tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Apalagi ada sejumlah isu yang melingkupi perusahaan holding perkebunan itu,” tukas LaNyalla.

Dikatakan LaNyalla, sejumlah persoalan yang melingkupi perusahaan tersebut harus menjadi prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu. Di antaranya PTPN II yang masih tersangkut masalah terkait pelepasan aset HGU. Sementara PTPN XI kantornya baru digerebek KPK, yang mengangkut sejumlah dokumen.

“Clearkan dulu masalah-masalah itu. Termasuk mengapa kreditur lama menolak skema aksi korporasi tersebut. Biar terang informasi tersebut. Terutama bagi bagi bank Himbara. Sebab di situ ada dana publik dan penyertaan modal negara,” tandasnya.

Ketua DPD RI mengaku akan meminta Komite IV di DPD RI yang menjadi mitra pengawas perbankan serta moneter dan fiskal untuk mencermati hal ini. (*)

BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA

www.lanyallacenter.id

Artikel ini telah dibaca 29 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Pemanfaatan Sampah Dapur Menjadi Cairan Serbaguna bersama Mahasiswa Pengabdian Masyarakat UPN “Veteran” Jawa Timur

22 June 2024 - 18:26 WIB

Sosialisasi “Pentingnya Sertifikasi Halal bagi UMKM Muda di Desa Candi, Kab. Sidoarjo”

20 June 2024 - 11:06 WIB

Kerja Bakti “Pembersihan Sampah Sekitar Sungai di Desa Ciburial RW 7

15 June 2024 - 21:50 WIB

Kegiatan Pengolahan Sampah Terpadu di Desa Ciburial “Mengubah Sampah Organik Menjadi Pupuk Kompos”

15 June 2024 - 21:43 WIB

Profil Desa Ciburial: Keindahan Alam yang Membutuhkan Pengelolaan Sampah Terpadu

15 June 2024 - 21:33 WIB

Tax Policy and Economic Elites: Going Where the Money is Earmarking

12 June 2024 - 05:59 WIB

Trending di Pendidikan