Media Bangsa –
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) memberikan penghargaan kepada tiga Satuan Kerja (Satker) atas prestasinya dalam capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tertinggi pada 2023.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim menjelaskan penghargaan diberikan kepada pelaksana anggaran terbaik untuk meningkatkan motivasi dan mengapresiasi kinerja dalam pelaksanaan anggaran.
Pencapaian output strategis Kemenkop UKM lanjut Arif dalam acara Rapat Koordinasi Keuangan Tahun Anggaran 2024 pada Senin (22/1/2023) mengatakan sangat memerlukan komitmen dari satker yang dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan.
“Hal tersebut dapat memberikan dampak besar sebaran belanja kementerian selama satu periode tahun anggaran yang nantinya akan tercermin pada seberapa besar dan kapan hasil belanja Kemenkop UKM dapat dinikmati oleh masyarakat khususnya bagi UMKM,” kata Arif melalui keterangan resminya Selasa (23/1/2024).
Rakor Keuangan 2024 ini bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan KemenKopUKM tahun 2023, serta untuk mempersiapkan proses pelaksanaan anggaran tahun 2024.
Pada 2023, Kemenkop UKM kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2022. Opini WTP tersebut merupakan capaian opini WTP 9 kali berturut-turut sejak 2014.
Dari sisi penyerapan anggaran, Arif mengatakan pihaknya berhasil menorehkan capaian realisasi sebesar 97,80 persen.
“Saya sangat mengapresiasi capaian tersebut, yang tentu melibatkan banyak pihak, termasuk Bapak/Ibu para Satker selaku ujung tombak dalam proses pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan di Kementerian kita,” kata Arif.
Pada perkembangan pengelolaan keuangan negara sangat dinamis dibeberapa tahun terakhir, menuntut kesadaran para pengelola keuangan untuk senantiasa terus melakukan peningkatan pengetahun, skill, wawasan serta kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi.
Berbagai inovasi yang terjadi menuntut perubahan perilaku dan sikap dari para penggunanya mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban guna menjaga kualitas pelaksanaan anggaran baik pada tingkat Satker maupun Kementerian, serta dalam mewujudkan peningkatan akuntabilitas laporan keuangan yang disusun.
“Saya harap upaya peningkatan kapasitas ini tidak terbatas hanya dalam penyelenggaraan Rakor ini saja namun terus berlanjut pada waktu-waktu yang akan datang sehingga pengelolaan keuangan negara yang diselenggarakan oleh Kementerian diharapkan menjadi semakin prudent, transparan, serta akuntabel,” ucap Arif.
Adapun 3 provinsi pemenang penghargaan tersebut adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Provinsi Bengkulu dengan perolehan nilai IKPA sebesar 99,92, dilanjutkan Diskop UKM Provinsi Sulawesi Utara pada peringkat 2 dengan nilai IKPA sebesar 96,72, dan peringkat 3 oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara dengan nilai IKPA 95,54.