2 Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran: Anggaran Negara Fokus Biayai Program Unggulan

Media Bangsa—Selama dua tahun terakhir, agenda prioritas masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara konsisten didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengambil peran strategis.

Melalui arah belanja negara yang produktif, fungsi APBN tidak sekadar menjaga stabilitas ekonomi, melainkan turut menjadi instrumen penting guna memperluas akses layanan dasar, mendongkrak kualitas sumber daya manusia, serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Penjelasan tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dalam acara diskusi bertajuk “Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta-Cita” yang bertempat di Jakarta pada hari Kamis (8/10/2026).

Berbagai program di sektor kesehatan, pendidikan, serta peningkatan produktivitas masyarakat menjadi cerminan nyata dari sokongan APBN terhadap agenda prioritas sepanjang dua tahun kepemimpinan ini. Pemerintah menggulirkan program Makan Bergizi Gratis di sektor pendidikan, yang tercatat telah menjangkau hingga 56,99 juta penerima manfaat per tanggal 31 Agustus 2026. Di samping itu, pemerintah juga memperluas jangkauan digitalisasi pembelajaran, revitalisasi sekolah beserta madrasah, Sekolah Unggul Garuda, serta program Sekolah Rakyat.

Di ranah kesehatan, tercatat sebanyak 70,3 juta penduduk pada tahun 2025 dan bertambah menjadi 99,1 juta penduduk hingga September 2026 telah menikmati perluasan program Cek Kesehatan Gratis yang didanai oleh APBN. Dukungan alokasi anggaran juga diberikan oleh pemerintah demi merenovasi 10.000 puskesmas serta membangun sekaligus melengkapi fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di berbagai wilayah.

“Kita tidak hanya berbicara mengenai angka dalam APBN, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ucap Menkeu, seraya menegaskan bahwa kehadiran APBN bertujuan untuk memastikan prioritas pembangunan pemerintah dapat terlaksana serta dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Di tengah gejolak dinamika global, APBN juga memegang peranan vital dalam mengawal stabilitas fiskal dan ekonomi. Di samping reformasi sektor keuangan dan fiskal yang terus digalakkan demi menjaga kesehatan APBN sekaligus memperkokoh daya tahan ekonomi nasional, perekonomian Indonesia pun terpantau tetap tumbuh stabil pada kisaran 5 persen.

Berbagai risiko yang mengancam perekonomian dan masyarakat turut dilindungi oleh pemerintah dengan mengoptimalkan fungsi APBN. Salah satu langkah konkretnya adalah memperketat pengawasan serta penindakan terhadap berbagai kegiatan ekonomi ilegal yang berisiko mengganggu iklim usaha sehat sekaligus menggerus pemasukan negara.

APBN 2027: Optimalisasi Fiskal untuk Pertumbuhan Lebih Tinggi

Memasuki tahun ketiga masa pemerintahan, fungsi APBN diarahkan dengan tingkat strategi yang semakin tinggi. Pos anggaran APBN 2027 dirancang tidak sekadar sebagai alat penjaga stabilitas, namun juga dioptimalkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi di tahun 2027 dipatok oleh pemerintah pada angka 6 persen, yang mana lebih tinggi apabila dikomparasikan dengan target dalam APBN 2026 sebesar 5,4 persen.

Guna merealisasikan target tersebut, fokus kebijakan fiskal diarahkan pada penguatan investasi, penciptaan lapangan kerja formal, peningkatan ekspor, dorongan terhadap aktivitas produksi, serta pengokohan daya saing ekonomi nasional.

Tegas Menkeu, “Ke depan, APBN harus semakin optimal. Kita ingin APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama mampu memberikan dorongan yang cukup kuat terhadap pertumbuhan. Jadi, disiplin fiskal dan pertumbuhan bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya harus berjalan bersama.”

Postur APBN 2027 yang dirancang oleh pemerintah mencakup rencana pendapatan negara senilai Rp3.426,0 triliun, belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, serta tingkat defisit di kisaran 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Struktur anggaran ini disiapkan secara matang demi menghadirkan ruang fiskal yang memadai dalam mengawal agenda pembangunan sekaligus memastikan keberlanjutan fiskal tetap terjaga.

Tidak hanya bergantung sepenuhnya pada APBN, upaya menggenjot pertumbuhan turut didukung melalui penguatan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan Danantara guna memperluas kapasitas produksi, mendongkrak investasi, mempercepat hilirisasi, serta membuka lapangan pekerjaan baru. Target pertumbuhan investasi yang perlu didorong hingga menyentuh kisaran 7 persen sebelumnya telah disampaikan oleh pemerintah sebagai syarat pencapaian target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada tahun 2027.

“Tagline yang selalu saya gaungkan selama dua tahun terakhir, APBN menumbuhkan, APBN melindungi dan APBN yang kredibel. Demikian refleksi dua tahun pemerintahan di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, semoga kita bisa melanjutkan pekerjaan besar kita untuk Indonesia lebih baik,” tegas Menkeu menutup pernyataannya.

Melalui serangkaian pencapaian tersebut, perjalanan dua tahun masa pemerintahan ini menjadi landasan kuat untuk melangkah ke fase pembangunan selanjutnya. Pengarahan APBN akan terus dioptimalkan guna melindungi masyarakat, menjaga stabilitas, memperkokoh fondasi pembangunan, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lebih tinggi.
Sumber