Media Bangsa – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendorong seluruh pemerintah daerah mempercepat penemuan kasus Tuberkulosis (TB) dan memastikan setiap pasien menjalani pengobatan hingga sembuh sebagai bagian dari upaya percepatan eliminasi TB di Indonesia.

Ketua Tim Kerja Tuberkulosis Kemenkes, Triya Novita Dinihari, mengatakan Indonesia masih menjadi negara dengan beban kasus TB tertinggi kedua di dunia setelah India. Berdasarkan data terbaru, estimasi beban kasus TB untuk 2026 mencapai 1.080.000 kasus. “Angka ini menyumbang sekitar 10 persen dari total 10 juta kasus TB yang diperkirakan ada di seluruh dunia,” ujarnya dalam Rakorpusda Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata dalam Upaya Percepatan Eliminasi TB Seluruh Indonesia yang digelar secara daring, Selasa (9/6/2026).

Menurut Triya, meskipun terjadi penurunan dibandingkan estimasi tahun sebelumnya yang mencapai 1.090.000 kasus pada 2025, kondisi tersebut belum cukup untuk membuat semua pihak berpuas diri. Upaya penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan harus terus ditingkatkan agar target eliminasi TB dapat tercapai.

Berdasarkan data olahan Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) per 7 Juni 2026, capaian notifikasi kasus nasional baru mencapai 322.745 kasus atau sekitar 30 persen dari target pemerintah sebesar 90 persen pada 2026. “Kita masih harus mengejar sekitar 600 ribu kasus lagi pada tahun ini,” tegasnya.

Triya juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terlena apabila angka laporan kasus di wilayahnya terlihat rendah. Menurutnya, rendahnya angka notifikasi justru dapat menjadi indikasi bahwa sistem penemuan kasus belum berjalan optimal. “Ini harus dikeroyok untuk bisa menemukan kasus,” katanya.

Untuk mempercepat eliminasi TB, Kemenkes terus mendorong implementasi strategi Temukan, Obati, Sampai Sembuh (TOSS). Namun, Triya menyoroti masih rendahnya angka inisiasi pengobatan yang baru mencapai 86 persen, sementara target minimal yang harus dicapai adalah 95 persen.

Ia juga mengingatkan bahaya munculnya Tuberkulosis Resisten Obat (TB-RO) apabila pasien tidak menyelesaikan pengobatan hingga tuntas. “Kalau diobati banyak tetapi tidak selesai, kita akan berhadapan dengan TB Resisten Obat. Pengobatannya jauh lebih lama, biayanya lebih besar, dan kemungkinan sembuhnya lebih kecil. Hal ini tentu akan berdampak langsung pada penurunan kualitas sumber daya manusia. Ini yang harus kita hati-hati,” pesannya.

Capaian Daerah

Dalam kesempatan tersebut, Triya memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang dinilai konsisten menunjukkan capaian baik dalam penemuan kasus TB. Salah satunya adalah Kota Sukabumi yang tercatat sebagai daerah dengan angka notifikasi tertinggi secara nasional, yakni mencapai 71 persen.

Selain Kota Sukabumi, sejumlah daerah lain juga menunjukkan kinerja yang baik, antara lain Kota Cirebon, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Lamongan, dan Kota Probolinggo.

Sementara itu, daerah dengan capaian notifikasi yang masih rendah, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Agam, dan Kota Sabang, didorong untuk memperbaiki sistem deteksi kasus dengan mempelajari praktik baik dari daerah yang lebih berhasil.

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat upaya pencegahan melalui pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi individu yang memiliki kontak erat dengan pasien TB. Inovasi terbaru dilakukan dengan mengintegrasikan pemberian TPT langsung saat pelacakan kontak di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.

“Kami ingin sistemnya lebih efisien agar pasien tidak perlu bolak-balik hanya untuk mengambil obat pencegahan. Begitu teridentifikasi kontak erat, TPT harus segera diberikan,” ujarnya.

Strategi tersebut diharapkan dapat mempercepat eliminasi TB, khususnya di 18 provinsi prioritas dengan estimasi kasus tinggi, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia bebas TB. “Kita harus all out di sini. Jika masalah di provinsi prioritas ini tidak selesai, kita tidak bisa bicara tentang eliminasi TB di Indonesia,” pungkas Triya.

Sumber