Media Bangsa – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menginstruksikan, seluruh kepala daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk mengawal ketat kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penegasan itu disampaikan Bima Arya Sugiarto secara daring dalam pembukaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemprov Kepri 2027 di Aula Wan Seri Beni, Kota Tanjungpinang, Senin (6/4/2026).

Lebih lanjut, Bima Arya menyatakan,  kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati dan walikota, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto berjalan sesuai target.
Wamendagri mengingatkan, adanya Surat Edaran (SE) Mendagri yang mewajibkan kepala daerah melaporkan perkembangan program tersebut secara berkala.  “Sudah ada Surat Edaran (SE) Mendagri agar kepala daerah ikut mengawal MBG, serta melaporkannya per tiga bulan sekali,” ujar Bima Arya.
Dalam arahannya, wamendagri meminta pemerintah daerah memperkuat ekosistem MBG dengan memprioritaskan komoditas pangan lokal. Ia berharap kebutuhan bahan pangan tidak didatangkan dari luar daerah guna menghidupkan ekonomi masyarakat setempat.
Selain itu, ia mewanti-wanti agar ketersediaan suplai tetap terjaga seiring dengan bertambahnya unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Lebih lanjut, Wamendagri Bima Arya menyoroti pentingnya tata kelola yang komprehensif, mulai dari akurasi data penerima manfaat hingga pengelolaan limbah dapur. “Tak hanya sebatas mencegah keracunan makanan, tapi juga pendataan penerima manfaat harus akurat dan tepat sasaran, baik menyasar pelajar sampai ibu hamil dan menyusui,” tegasnya.
Program MBG  juga akan diintegrasikan dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Bima Arya mengatakan, KDMP akan berperan strategis sebagai penyalur utama bahan makanan untuk program tersebut, sehingga kolaborasi antara dinas terkait dan koperasi harus segera diperkuat.
Menanggapi instruksi tersebut, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah untuk merealisasikan Program Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI. Berdasarkan data terkini, program MBG di Kepri telah memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.  “Program MBG di Kepri sejauh ini telah menyerap 9.037 tenaga kerja yang tersebar di 204 SPPG di tujuh kabupaten/kota setempat,” ungkap Ansar Ahmad.
Gubernur Ansar menyatakan,  realisasi penerima manfaat di wilayahnya telah mencapai 85,34 persen atau sebanyak 516.149 orang.
Saat ini, fokus Pemerintah Provinsi Kepri adalah mempercepat pembangunan SPPG di wilayah pulau-pulau terluar guna memastikan pemerataan program di seluruh pelosok kepulauan.
Views: 286