Media Bangsa – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta menggelar diskusi lanjutan untuk menyempurnakan instrumen penilaian Community of Practice (CoP) Knowledge Management (KM) di 51 perangkat daerah. Acara ini berlangsung di Gedung Teknis Abdul Muis, BPSDM, pada Selasa, 1 Juli 2025, sebagai tindak lanjut dari Focus Group Discussion (FGD) sebelumnya untuk meningkatkan efektivitas CoP di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Andika menyampaikan bahwa CoP telah terbentuk di 51 SKPD, namun tingkat partisipasi anggota masih bervariasi, dari komunikasi satu arah hingga keterlibatan aktif yang terbatas. “CoP di 51 perangkat daerah sudah terbentuk, tetapi pelaksanaan dan kegiatannya perlu melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota, bukan hanya komunikasi satu arah,” ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa tim widyaiswara BPSDM telah mengkaji draf indikator KM Award dari tim konsultan dan akan memberikan masukan untuk penyempurnaan, serta mengusulkan pembagian tugas konsultan untuk pendampingan 51 SKPD dengan koordinator widyaiswara sebagai mediator.
Helena menekankan pentingnya pemberian bobot berbeda untuk setiap indikator penilaian, seperti komitmen pimpinan, demi evaluasi yang adil. “Setiap indikator harus memiliki bobot yang berbeda, tidak bisa disamakan,” katanya.
Widi, dari tim penilai KM Award, mengusulkan pelibatan juri tamu untuk menjaga objektivitas dalam penilaian. “Sebaiknya ada juri tamu, tidak hanya dilakukan oleh tim konsultan, untuk menghindari subjektivitas,” ungkapnya.
Subejo menyoroti perlunya mempertimbangkan tingkat maturitas CoP, yang kemungkinan masih di level 1 atau 2. “Kita tidak bisa menyamakan CoP yang masih di level awal dengan yang sudah lebih maju,” jelasnya.
Sarah menambahkan bahwa evaluasi CoP harus mempertimbangkan dua sisi, yaitu aktivitas dan hambatan yang dihadapi, seperti kesulitan inisiasi narasumber. “Kita perlu melihat dua sisi terhadap CoP yang sudah terbentuk, tidak hanya aktivitasnya, tetapi juga kesulitan yang dialami di SKPD, sehingga kita bisa mendorong apa yang dibutuhkan,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa penilaian KM Award tidak bisa menyamakan semua CoP karena ada yang belum memulai inisiasi narasumber.
Didik, dari tim konsultan, mengusulkan pendekatan Pareto untuk pendampingan, di mana 20% SKPD dengan praktik terbaik dijadikan contoh. “Pendekatan Pareto bisa digunakan, di mana 20% SKPD dengan praktik baik menjadi contoh untuk yang lain,” ujarnya.
Syaifulloh, Principal Consultant, menjelaskan bahwa instrumen penilaian telah dirancang dengan indikator terperinci untuk memudahkan evaluasi tingkat maturitas CoP dan penentuan KM Award pada Desember 2025. “Instrumen penilaian sudah sangat rinci, memudahkan tim penilai untuk mengevaluasi maturitas CoP di setiap SKPD,” katanya.
Yossi, anggota konsultan, menekankan pentingnya need assessment sebagai dasar pendampingan di setiap SKPD. “Need assessment diperlukan untuk mengetahui kebutuhan spesifik setiap SKPD,” katanya. Deni menambahkan bahwa hasil asesmen sangat penting untuk memastikan pendampingan CoP efektif. “Hasil asesmen menjadi panduan utama dalam pendampingan CoP,” ujarnya.
Diskusi ini menghasilkan kesepakatan untuk menambahkan dimensi “Output” dalam penilaian, sehingga total menjadi tujuh dimensi: People, Process, Technology, Content, Culture, dan Output. Pak Andika menutup diskusi dengan menegaskan pentingnya kolaborasi dan pendampingan yang terarah. “Dengan pendampingan yang tepat dan kolaborasi antar-SKPD, CoP dapat menjadi pilar utama dalam pengelolaan pengetahuan yang efektif di DKI Jakarta,” tutupnya. BPSDM berkomitmen untuk mendukung pengembangan CoP guna mewujudkan pengelolaan pengetahuan yang optimal di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
