Menu

Mode Gelap
Djauzi dan Rafa Jadi Mojang Jajaka Kota Bandung 2023 *Pemilu 2024 Momentum Bagi Rakyat Indonesia Menentukan Masa Depan Negara dan Bangsa* Ini salah satu manfaat dari pajak yang Anda bayarkan… fasilitas kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, seperti @bpjskesehatan_ri. Ditjen pen pada rapat kerja HIMKI tahun 2023 Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara badan pengawas keuangan dan pembangunan dengan provinsi Papua Selatan Papua tengah Papua pegunungan dan Papua barat daya

Bisnis · 15 Sep 2023 00:23 WIB ·

*Beberkan Hasil Pengkuran IPKD Kabupaten Kampar, Kepala BSKDN: Tingkatkan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel*

Jakarta- Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo membeberkan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dirinya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Demikian disampaikan Yusharto saat memberi sambutan dalam acara Sosialisasi Pengukuran IPKD Kabupaten Kampar Tahun 2023 yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Video Conference BSKDN pada Kamis, 14 September 2023.

Lebih lanjut Yusharto mengungkapkan, pengukuran IPKD telah dilaksanakan pada tahun 2022 di tingkat provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pengukuran tersebut dilakukan terhadap anggaran tahun 2021. Kabupaten Kampar memperoleh total nilai pengukuran IPKD sebesar 60,432.

Total nilai tersebut diperoleh dari 6 dimensi yang diukur. Hal itu di antaranya Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan nilai 2,415, Dimensi Pengalokasiaan Anggaran Belanja dalam APBD sebesar 18,966, Dimensi Transparansi Keuangan Daerah sebesar 9,052.

Dimensi yang diukur berikutnya yakni Dimensi Penyerapan Anggaran sebesar 15 dan Dimensi Kondisi Keuangan Daerah bernilai 0. Sedangkan, dimensi terakhir yakni Dimensi Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bernilai 25.

“Pada hitungan dimensi 5 itu (Dimensi Kondisi Keuangan Daerah) mengambil nilai maksimum dan minimum dari setiap indikator secara nasioanal dikelompokkan berdasarkan klaster kemampuan keuangan daerah masing-masing. Kalau ada daerah yang salah input akan berakibat pada tidak validnya data secara nasional, maka dari itu nilainya 0 karena salah menginput data kewajiban lancar,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, guna meningkatkan nilai IPKD, Yusharto mengarahkan Pemkab Kampar memanfaatkan sumber daya lokal di wilayahnya. Upaya tersebut penting dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayahnya. PAD yang meningkat dapat membuat daerah mencapai kemandirian fiskal sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

“Sudahkah daerah mengoptimalkan sumber-sumber keuangan sendiri untuk membiayai kebutuhan, sehingga tidak lagi bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau bisa dikatakan mandiri, ini harus betul-betul diperhatikan,” ungkapnya

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto berharap pengukuran IPKD dapat mendorong daerah semakin termotivasi memperbaiki kinerja pengelolaan keuangannya.

“Dengan IPKD ini mari kita tingkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah kita menjadi lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel di waktu-waktu yang akan datang,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 59 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Gelaran F1 Powerboat Gairahkan Pergerakan Penumpang di Bandara Raja Sisingamangaraja XII

4 March 2024 - 07:00 WIB

AP II Bersama InJourney Group Kembangkan Pariwisata Banyuwangi

3 March 2024 - 19:17 WIB

Diharapkan Bisa Diujicobakan Juli 2024, Ini Progres Pembangunan Bandara IKN

2 March 2024 - 07:00 WIB

Penggunaan Kereta Otonom di IKN Jadi Lompatan Teknologi Transportasi Masa Depan

2 March 2024 - 07:00 WIB

Pemerintah Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh Solid di 2024

1 March 2024 - 17:01 WIB

Kain Ulos Asal Tarutung Diminati Pengunjung F1 Powerboat Danau Toba 2024

1 March 2024 - 16:45 WIB

Trending di Bisnis